JABAR EKSPRES – MENJELANG periode libur panjang sekolah, kebijakan larangan study tour dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mendapat sorotan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai aturan itu perlu diperjelas agar tidak menimbulkan salah tafsir di sekolah.
Cecep mengatakan, kebijakan tersebut sebenarnya telah diberlakukan sejak beberapa tahun lalu dan masih berlaku hingga kini.
Baca Juga:Raih Banyak Alumni Lolos Seleksi APH dan Sekolah Kedinasan, Bimbel Terpadu Jadi Incaran PesertaBukti Konsistensi Layanan Gas Bumi, FSRU Lampung Terima Kargo LNG ke-20
Dia mendukung prinsip kehati-hatian, namun mengingatkan bahwa larangan tidak seharusnya diberlakukan secara mutlak.
“Di satu sisi saya mendukung dari sisi bahwa itu harus selektif. Itu harus selektif,” ujar Cecep saat dikonfirmasi Jabar Ekspres, pada Jumat (21/11).
Dia menegaskan, kegiatan belajar di luar kelas tidak seharusnya dipukul rata sebagai aktivitas yang dilarang. Menurutnya, kalaupun mau dilarang, jangan dilarang 100 persen.
“Yang tidak boleh itu kan studi tour. Tapi kalau nomenklaturnya kunjungan lapangan misalnya, pokoknya dalam proses pembelajaran semestinya tidak dilarang,” tegas Cecep.
Menurutnya, sejumlah kegiatan siswa, seperti peninjauan industri bagi pelajar SMK, merupakan bagian dari kurikulum sehingga tetap perlu dilakukan.
“Mungkin itu kan bukan studi tour. Kaitan dengan kurikulumnya. Jadi yang harus diperjelas yang tidak boleh studi tour itu yang kayak apa,” kata Cecep.
Dia menambahkan, perlunya ukuran yang jelas dalam membedakan kegiatan wisata dan kunjungan edukatif.
Baca Juga:Kekuatan Industri Lokal Menghadapi Dinamika GlobalAkademisi Psikologi Soroti Tantangan Gen Z dalam Seleksi TNI–Polri: Fokus & Disiplin Menurun
“Harus ada terukurnya di situ. Kalau sekolah tadi hanya main, wisata, mungkin saya sih setuju. Untuk sementara, apalagi ini musim hujan segala macam, lebih baik tidak dilakukan,” tambahnya.
Meski demikian, Cecep memberi ruang untuk kegiatan kunjungan lapangan yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran.
Dia menilai pembiayaan juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah atau pihak sekolah agar tidak membebani keluarga siswa.
“Dicatatkan kalau bisa, dananya itu ditanggung oleh sekolah, atau sponsor, atau pemerintah daerah. Kalau tidak, artinya dari orang tua-siswa, nah bagi mereka yang, tolong dibebaskan,” sebutnya.
Cecep juga mengingatkan, perlu adanya opsi pembatasan wilayah perjalanan bila memang diperlukan. Misalkan khusus untuk kunjungan wisata ke daerah Jabar.