Artikel ini dibuat oleh Chessa At Thariq, Mahasiswi Master Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid
Lima dekade lalu, keputusan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher mencabut jatah susu gratis bagi anak sekolah menuai badai kemarahan publik dan menggoreskan julukan ‘milk snatcher’ dalam sejarah politik.
Di Indonesia, gaung dinamika serupa terasa belakangan ini. Bukan tentang susu, melainkan tentang pembiayaan program makan gratis nasional yang memicu perdebatan publik, menimbulkan kekhawatiran membebani anggaran negara, dan memicu unjuk rasa di berbagai daerah. Kontroversi ini menyoroti kembali betapa sensitifnya isu prioritas anggaran dan bagaimana kebijakan sosial dapat langsung berimbas pada stabilitas ekonomi dan politik.
Baca Juga:Akademisi Psikologi Soroti Tantangan Gen Z dalam Seleksi TNI–Polri: Fokus & Disiplin MenurunStadion Pakansari Siap Gelar Laga Timnas Indonesia Lawan Mali
Di tengah hiruk-pikuk ketidakpastian ekonomi dan politik tersebut, industri fashion Indonesia, khususnya alas kaki, justru menunjukkan ketahanan yang mengesankan.
Sektor ini terus bergerak dinamis, didorong oleh kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan kelas menengah yang pesat, dan tren gaya hidup yang semakin cair. Industri sepatu tidak hanya bertahan, tetapi tetap relevan dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, menjadi bukti nyata bahwa konsumsi domestik Indonesia masih menjadi penopang utama di tengah berbagai tekanan.
Indonesia, dengan lebih dari 280 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau dan terdiri dari ratusan etnis, adalah mosaik sosial-budaya yang kompleks. Dalam kanvas yang begitu luas inilah, dinamika ekonomi, politik, dan budaya saling berinteraksi. Ekonomi Indonesia sendiri telah menunjukkan ketangguhannya selama dua dekade terakhir.
Laporan Bank Dunia yang dikutip Boediono (2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan bertahan di kisaran 5% hingga tahun 2026, didorong oleh konsumsi domestik dan stabilitas sektor-sektor utama.
Namun, di balik optimisme tersebut, tantangan tidaklah kecil. Tingkat pengangguran yang masih perlu diperhatikan, tekanan fiskal yang meningkat, dan daya beli masyarakat yang fluktuatif membatasi ruang gerak pemerintah. Setiap keputusan kebijakan, dalam konteks negara sebesar dan serumit Indonesia, selalu membawa konsekuensi langsung dan beragam di setiap wilayah.
Dunia yang terhubung membuat guncangan di satu tempat beresonansi ke penjuru lain. Ketika Amerika Serikat memberlakukan kenaikan tarif untuk beberapa produk Indonesia hingga 32%—yang kemudian direvisi menjadi 19%—dampaknya langsung merambat ke pabrik-pabrik dan sentra produksi. Tarif bukan sekadar angka di atas kertas, namun mengubah struktur biaya, memengaruhi volume pesanan, dan memaksa negara produsen seperti Indonesia untuk terus menyesuaikan strategi ekspornya.