JABAR EKSPRES – Prorgam Kampung Iklim atau Program Proklim yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendapat kritik tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi ) Jawa Barat.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwan mengatakan. Sejauh ini program kempung iklim atau Program Proklim masih menjadi ruang politisasi anggaran.
Program tersebut belum menjawab persoalan krisis iklim dan hanya menghamburkan biaya dan tidak memiliki parameter yang jelas.
Baca Juga:Tiga Batu Besar dari Atas Tebing Tiba-tiba Longsor, Benarkah Sesar Lembang Mulai Aktif?Trisakti Run 2025 Ciptakan Sumber Daya Manusia Tangguh
‘’Pada pelaksanaannya malah menjadi dana aspirasi bagi kelompok politisi dan bukan untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan,’’ ujar Iwan dalam keterangnya, Senin, (10/11/2025).
Iwang membeberkan, pada pelaksanaan program kampung iklim bersifat top down dan seremonial tanpa ada transparansi anggaran.
Program Proklim ini hanya menghamburkan anggaran dan tida menyentuh akar masalah. Bahkan belum bukti dari keberhasilan program ini.
‘’Dari sisi anggaran pun tidak pernah transparan, publik tidak tahu ke mana uangnya digunakan,” cetusnya.
Program Proklim Tidak Sentuh Masalah Lingkungan
Iwang mengungkapkan, masalah pengurangan sampah peningkatan ruang terbuka hijau, penanggulangan alih fungsi lahan sampai sekarang belum ada hasil.
Persoalan sampah masih menjadi momok persoalan yang tidak ada habisnya. Bahkan kini statusnya sudah darurat. Sedangkan ruang tebuka hijau makin menyusut.
“Prilaku masyarakat terhadap pelestarian lingkungan menambah buruk dan makin jauh dari harapan,” ungkapnya.
Baca Juga:Bongkar Manipulasi Pengisian BBM Truk Sampah, Kerugian DLH Kota Bandung Capai Rp 3,7 Miliar!Proyek Peluasan Zona 5 TPA Sarimukti Senilai Rp 21,8 Miliar Diduga Ada Penyimpangan!
Pelaksanaan program Proklim sangat minim keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan. Bahkan tidak ada sosialisasi dan tidak transparan.
Politisasi program proklim terlihat jelas. Penerima manfaat program jutru para pejabat DPRD atau SKPD dengan pendekatan politik.
Seharusnya,, pemerintah banyak melibatkan kelompok aytau komunitas masyarakat yang telah lama bekerja secara mandiri dan menaruh perhatian terhadap persoalan lingkungan.
“Jadi seharusnya program ini diarahkan untuk memperkuat komunitas yang memang sudah berpraktek nyata dalam pelestarian lingkungan,’’ ujarnya.
Komunitas atau kelompok masyarakat ini mampu berdikari dan memiliki perhatian terhadap permasalahan lingkungan tanpa dukungan anggaran.
‘’Setidaknya ini bisa mendorong kesadaran publik dan sedikit menjawab kerusakan lingkungan yang terjadi,” pungkas Iwan. (mog/yan)