Sementara itu berdasarkan hasil audit perhitungan oleh Inspektorat nilai penyelewengan BBM mencapai Rp766,3 juta dengan melibatkan 36 sopir.
‘’Hasil perhitungan ini sudah terverifikasi langsung,’’ ujarnya.
Pihaknya sudah memberikan sanksi kepada para sopir truk sampah yang nakal itu dengan memberikan SP1 sampai SP2.
Baca Juga:Proyek Peluasan Zona 5 TPA Sarimukti Senilai Rp 21,8 Miliar Diduga Ada Penyimpangan!Polresta Bandung Geledah BPR Kerta Raharja BUMD Pemkab Bandung, Terkait Kredit Fiktif Rp 5 Milyar?
‘’Para sopir berkewajiban untuk mengembalikan uang kelebihan bayar dengan cara mencicil,’’ kata dia.
Hingga saat ini total pengembalian cicilan yang membayar mencapai Rp466 juta dan proses pengembalian terus berjalan.
Setelah seluruh cicilan lunas pihaknya akan meninjau kembali status kepegawaian para sopir tersebut.
“Kalau sudah lunas, baru kami putuskan apakah mereka tetap dipertahankan atau diberhentikan,” katanya.
Tuding Ada Permainan Pihak SPBU
Darto mengatakan, dugaan manipulasi tersebut kemungkinan ada oknum yang memanfaatkan celah untuk melakukan kecurangan.
Darto menilai, sistem pengisian BBM berbasis RFID masih memiliki celah terjadi kecurangan dan dugaannya ada kerjasama antara sopir dan pihak SPBU yang berlokasi di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
‘’Sopir biasanya melakukan pengisian BBM di SPBU Cipatat,’’ ujarnya.
Baca Juga:Kejari Kota Bandung Tidak Terbuka, Penanganan Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Masih MisteriProyek Gedung Pencak Silat Tahap II Dinas Perkim Jabar Senilai Rp 16,9 Miliar Diduga Ada Penyimpangan!
Sistem RFID dibuat oleh PT Pertamina Retail, sehingga ketika melakukan pengisian BBM tidak ada bukti bukti pembelian. Dan ini merupakan kelemahan kontrol dari pihak Pertamina.
Darto memastikan seluruh jajaran DLH Kota Bandung tetap berkomitmen terhadap integritas, transparansi dan terbuka untuk memberikan informasi.
“Seluruh pimpinan kami taat hukum, tidak ada yang kebal. Saya tidak melihat ada hal aneh dalam tim saya saat ini,” tutup Darto. (yan)