JABAR EKSPRES – Polemik penutupan dan larangan kunjungan ke Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) kembali menuai kritik. Forum Konservasi, Kemanusiaan, dan Keadilan Iklim (FK3I) Pusat menilai langkah Pemerintah Kota Bandung dalam menangani konflik pengelolaan kebun binatang itu.
Menurut Koordinator FK3I Pusat, Dedi Kurniawan, pemkot menunjukkan pendekatan yang lebih berpihak pada kepentingan bisnis ketimbang hati nurani dan pengabdian terhadap pelestarian satwa.
Dia menyoroti, hampir tiga bulan berlalu tanpa adanya langkah nyata dari Pemkot untuk menyelesaikan konflik pengelolaan Bandung Zoo. Sebaliknya, Dedi menuding pemerintah kota justru terindikasi ikut terlibat dalam lingkaran konflik.
Baca Juga:Korban Ledakan SMAN 72 Kelapa Gading Meningkat Jadi 54 Orang, Kapolda Metro Jaya Turun TanganPanik di Masjid Sekolah, Ledakan di SMA 72 Kelapa Gading Lukai Dua Orang
“Pemkot malah nampak turut serta bermain dan masuk dalam lingkaran konflik,” ungkap Dedi secara tertulis kepada Jabar Ekspres, Jumat (7/11) .
FK3I menilai kebijakan penyegelan kebun binatang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap satwa, pekerja, serta masyarakat yang menggantungkan hidup di sekitarnya.
“Penyegelan tanpa sedikit pun memperhatikan dampak kepada ratusan satwa titipan negara, pelaku usaha kecil, para karyawan yang tetap bekerja merawat satwa, dan para seniman yang kehilangan ruang berekspresi,” kata Dedi.
Bagi FK3I, Bandung Zoo bukan sekadar tempat wisata, melainkan ruang edukasi konservasi dan bagian penting dari ekologi kota. Kawasan itu disebut memiliki nilai sejarah dan ekologis tinggi sebagai penyangga ruang hijau Bandung.
Karena itu, menurutnya, kebijakan Pemkot yang sempat menutup dan melarang kunjungan dinilai sebagai tindakan yang gegabah dan kekanak-kanakan.
Dedi menilai, bila alasan Pemkot hanya soal keamanan dan kondusivitas, koordinasi dengan aparat penegak hukum seharusnya cukup dilakukan. FK3I juga mengusulkan agar pengelolaan sementara Bandung Zoo diserahkan kepada Kementerian yang membidangi konservasi, bukan kepada tim transisi bentukan Pemkot.
Dia menilai serikat pekerja, keeper satwa, dan pegawai yang selama ini merawat binatang memiliki kapasitas menjalankan pengelolaan sementara sambil menunggu penyelesaian konflik antar yayasan.
Baca Juga:Bukan Sekadar Keberuntungan, Ini Rahasia Hodak Bawa Persib Taklukkan Selangor FCMBG Sasar 6,3 Juta Penerima di Jateng, Wapres Gibran dan Gubernur Luthfi Tinjau Langsung ke Sekolah
FK3I menyoroti peran Kementerian Kehutanan yang dianggap abai dan terindikasi mendapat tekanan politik. Organisasi itu mendesak pemerintah pusat dan daerah agar lebih berpihak pada pelestarian lingkungan, bukan kepentingan ekonomi sempit.