JABAR EKSPRES — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih menunggu data final jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak pembangunan jalur Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah koridor kota.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengungkapkan bahwa angka data PKL terus berubah seiring proses pendataan yang dilakukan oleh berbagai pihak.
“Jadi gini, data belum jelas. Waktu kemarin itu kita sempat 1.500, terus turun lagi jadi 700-an, terakhir itu cuma sekitar 280–300-an,” ujar Erwin di Balai Kota Bandung, Kamis (30/10/2025).
Baca Juga:BRT Bandung Segera Beroperasi, Pemkot Siapkan Langkah Humanis untuk Penataan KawasanAPPKL Tolak Rencana Penggusuran Pedagang Imbas Proyek BRT Bandung
Ia menjelaskan, fluktuasi data tersebut terjadi karena karakteristik PKL yang dinamis dan tidak menetap di satu lokasi. Sehingga data angka PKL terdampak terus mengalami perubahan.
“PKL ini kan tidak menetap, kadang-kadang dagang, kadang tidak. Jadi posisi mereka sering berubah,” kata Erwin.
Menurutnya, Pemkot Bandung kini menunggu hasil pendataan final yang dilakukan oleh pihak World Bank bersama Kementerian Perhubungan terkait finalisasi jumlah PKL yang terdampak.
“Kita tunggu yang fix-nya, mungkin minggu ini sudah ada datanya,” tambahnya.
Erwin memastikan, setelah data valid diperoleh, Pemkot Bandung akan menyiapkan langkah lanjutan untuk memastikan para PKL yang terdampak pembangunan proyek BRT mendapat solusi yang tepat.
“Prinsipnya, kita ingin semua pihak tidak dirugikan. Pembangunan jalan BRT tetap berjalan, tapi kesejahteraan masyarakat, khususnya PKL, juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Pembangunan jalur BRT Bandung merupakan salah satu proyek strategis yang didorong oleh Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki sistem transportasi publik perkotaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, proyek tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi para pelaku usaha kecil di sepanjang koridor pembangunan. (Dam)