JABAR EKSPRES – Tidak ada kepastian pasti apakah para personel militer Amerika Serikat (AS) akan menerima gaji mereka pada akhir pekan ini, di tengah penutupan pemerintah yang masih berlangsung. Ketua DPR AS, Mike Johnson, menyampaikan hal tersebut pada Senin ketika penutupan memasuki hari ke-27.
“Gaji (militer) mereka berikutnya akan jatuh tempo pada akhir pekan ini. Dan kami belum 100 persen yakin,” ujar Johnson dalam sebuah pengarahan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah masih berusaha mencari solusi, namun hingga kini belum ada kejelasan hasil akhirnya.
Baca Juga:Skyliners Jerman Raih Gelar Juara FIBA 3×3 World Tour Abu Dhabi 2025 Usai Kalahkan MiamiPresiden Prabowo Dorong Penguatan Kemitraan Digital ASEAN–Korea Selatan untuk Hadapi Tantangan Global
“Saat ini, saya tahu pemerintah dan semua orang sedang berusaha keras untuk mencari tahu solusinya, tetapi saya belum tahu analisis akhirnya,” sambungnya.
Johnson juga menyoroti adanya “risiko yang sangat nyata” bahwa keluarga anggota militer, pengatur lalu lintas udara, serta sejumlah pekerja pemerintah lainnya mungkin tidak akan menerima gaji tepat waktu.
Minggu lalu, Johnson menyebut bahwa penutupan pemerintah kali ini menjadi yang terpanjang kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Ia menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebuntuan anggaran yang terjadi.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengumumkan bahwa seorang “sahabatnya” telah menyumbangkan dana sebesar 130 juta dolar AS (sekitar Rp2,15 triliun) kepada Departemen Perang untuk membantu menutupi kekurangan dana militer. Pentagon kemudian mengonfirmasi penerimaan donasi tersebut, yang akan dibagikan sekitar 100 dolar AS (sekitar Rp1,65 juta) kepada hampir 1,3 juta prajurit aktif.
Penutupan pemerintah ini terjadi karena Kongres gagal menyetujui anggaran baru sebelum dimulainya tahun fiskal pada 1 Oktober. Akibatnya, sejumlah lembaga pemerintah yang bergantung pada pendanaan Kongres terpaksa menghentikan operasionalnya.
Trump sebelumnya menyatakan bahwa situasi penutupan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk memangkas jumlah pegawai serta gaji secara signifikan.
Ia juga menuduh posisi Partai Demokrat dalam negosiasi anggaran menjadi penyebab utama kebuntuan ini, sementara Gedung Putih disebut memanfaatkan kondisi tersebut untuk menutup program-program yang tidak sejalan dengan kebijakan Partai Republik.*
SUMBER: ANTARA