JABAR EKSPRES – Persoalan infrastruktur di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat kembali menjadi perhatian publik.
Sejumlah fasilitas dasar seperti penerangan jalan umum (PJU), kondisi jalan yang rusak, serta penanganan sampah dinilai masih jauh dari optimal.
Warga pun mengeluhkan kondisi tersebut karena kerap memicu kecelakaan, terutama di titik jalan yang gelap dan tergenang air saat hujan.
Baca Juga:5 Jabatan Strategis Kosong, Pemkab Bandung Barat Siapkan Open BiddingKorban Keracunan Massal MBG Membeludak, Bandung Barat Tempuh Jalur Klaim Resmi ke BGN
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys, menjelaskan pembangunan dan pemeliharaan PJU bersumber dari dana pembayaran listrik masyarakat yang dialokasikan untuk perencanaan infrastruktur, serta mendapat dukungan tambahan dari anggaran pemerintah pusat.
Pither mengatakan, PJU di Kabupaten Bandung Barat di wilayah kerjanya, di 3 kecamatan kurang lebih ada sekitar 200 titik dan saat ini baru disurvey.
“Jadi direncanakan November ini dengan penetapan pendatanganan DPA, maka di November ini akan berjalan semua, termasuk sekolah, termasuk sudah disurvey oleh dinas berkait,” ungkapnya, (18/10/25).
Menurut Pither, masalah infrastruktur ini menjadi penanganan pihaknya, karena itu merupakan RPJMD skala prioritas.
“Tapi jalan yang benar-benar rusak itu kita protes, yang mengakibatkan kecelakaan masyarakat. Termasuk soal saluran yang menyebabkan banjir, kan di Parongpong itu muduh (turun) tapi sering banjir,” bebernya.
Pither mengatakan, untuk jalan di Parongpong sekarang ini bersama pemerintah provinsi sudah menganggarkan Rp18 miliar di tahun ini.
“Sehingga 2026 dengan perubahan ini sudah mulai berjalan itu, sudah mulai dikerja-kerjakan itu,” ungkap Pither.
Baca Juga:Dalami Kasus Penganiayaan di Bandung Barat, Polres Cimahi Ekshumasi Jenazah YayatCegah Keracunan Terulang, Bupati Bandung Barat Bentuk Satgas Pengawasan Program MBG!
Pither menambahkan, anggaran Rp18 miliar di tahun 2026 itu untuk menyelesaikan saluran di Lembang, Parongpong dan sekitarnya.
“Jadi itu dari provinsi Rp18 miliar. Itu sedang berjalan,” jelasnya.
“Tapi kalau dari pemerintah tentunya bupati dan lain-lain punya program penghutan tentunya lebih banyak untuk pelaksanaan di desa,” lanjutannya.