JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna sudah merampungkan roadshow kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 31 kecamatan Kabupaten Bandung.
Setelah roadshow pertama dilaksanakan di Kecamatan Rancabali beberapa waktu lalu dan terakhir dilaksanakan di Kecamatan Pacet dan Kertasari Kabupaten Bandung pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Pada pelaksanaan roadshow KDKMP Bupati Bandung bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Dindin Syahidin beserta jajaran OPD lainnya itu, setiap pertemuan menghadirkan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketua BUMDes dan Ketua BPD di masing-masing desa maupun kelurahan.
Baca Juga:Update! KUR Mandiri 2025 Pinjaman 1–200 Juta, Ini Syarat dan Cara Pengajuan Agar Disetujui Cepat !Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Terbaru Oktober: Pinjaman Rp10–500 Juta, Ini Syarat dan Cara Ajukan!
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan program strategis nasional KDKMP lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Selain itu membangkitkan semangat masyarakat untuk lebih produktif.
“Hubungan KDKMP dengan MBG (Makan Bergizi Gratis) sangat erat kaitannya. KDKMP untuk mendorong atau supporting program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program Pak Presiden yang saat ini sudah berjalan, walaupun belum 100 persen,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna saat menyampaikan arahannya di Aula Kecamatan Pacet, Rabu sore.
Program Presiden lainnya, kata ia, yaitu Sekolah Rakyat. Dimana sekolah ini diberikan kepada warga masyarakat Indonesia, yang masuk desil satu dan desil dua.
“Bagi masyarakat yang betul-betul miskin ekstrem,” katanya.
Kang DS menyebutkan di Kabupaten Bandung sudah ada Sekolah Rakyat rintisan SMP dan SMA yang ditempatkan di kawasan Stadion Si Jalak Harupat.
“Bagi siswa dan siswi yang sekolah di Sekolah Rakyat, semuanya ditanggung pemerintah dan gratis. Apabila orang tuanya belum memiliki rumah, maka langsung diberikan rumah oleh pemerintah. Apabila orang tuanya belum punya pekerjaan, maka dilatih untuk bisa menjadi profesional. Setelah dilatih, kemudian tidak punya modal usaha, maka dibiayai oleh pemerintah. Itu program Sekolah Rakyat,” tuturnya.
Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, kata Kang DS, Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di kawasan Ciwidey.
Mulai dari SD, SMP dan SMA, maka setelah selesai sekolah SLTA bisa langsung bekerja atau melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan cara gratis.