JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, memastikan rotasi mutasi pejabat tinggi pratama dilakukan sesuai aturan dan bebas dari intervensi politik serta praktik jual beli jabatan.
Jeje menegaskan, kebijakan rotasi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan keputusan pribadinya tanpa campur tangan pihak mana pun, termasuk unsur politik maupun pejabat lain.
“Saya meluruskan beberapa poin, rotasi mutasi bulan lalu ini murni keputusan saya sendiri. Tidak ada intervensi politik ataupun lainnya,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Baca Juga:PSSI Resmi Pecat Patrick Kluivert Usai Gagal Bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026Bojan Hodak Ingatkan Persib Waspadai Kebangkitan PSBS Biak, Uilliam Barros Siap Bawa Pulang Kemenangan
Ia menambahkan, proses rotasi mutasi tersebut juga dipastikan tidak melibatkan praktik transaksional jabatan dan tidak ada peran Sekretaris Daerah (Sekda).
“Ini sama sekali tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Semuanya sesuai prosedur dan ketentuan. Saya punya dasar kuat melakukan rotasi-mutasi ini,” kata Jeje.
Sebelum pelantikan, Jeje mengaku telah menanyakan langsung kesediaan para pejabat yang akan menempati jabatan baru, baik secara lisan maupun tertulis.
“Saya sudah menanyakan kepada pejabat yang dilantik, apakah siap memegang amanah yang diberikan. Mereka menyatakan siap menjalankan tugas,” ujarnya.
Jeje menegaskan, dirinya tidak akan menoleransi pejabat yang merasa tidak puas dengan hasil rotasi mutasi tersebut.
“Kalau tidak puas, silakan mengundurkan diri. Saya sudah tegaskan itu,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan adanya praktik jual beli jabatan di bawah kepemimpinannya.
Baca Juga:Terbukti Berkontribusi Turunkan Kemiskinan, KEK Kendal Perlu Jadi Contoh Daerah LainTak Gentar Hadapi PSBS Biak, Adam Alis Ungkap Mental Skuad Persib Sedang Naik!
“Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan. Kalau ada oknum yang bermain, saya akan usut sampai ke akar akarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jeje menjelaskan bahwa bidang teknis sumber daya manusia telah memastikan pelaksanaan rotasi mutasi itu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
“Pada prinsipnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 dan 23 tentang ASN serta PP Nomor 11 dan PP Nomor 17, semuanya telah dijalankan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Bahwa rotasi mutasi tersebut, lanjut Jeje, merupakan bagian dari penerapan merit system dalam rangka memperkuat manajemen kepegawaian di daerah.
“Tujuan rotasi mutasi ini untuk menerapkan merit system dan mendukung tata kelola kepegawaian yang profesional,” tandasnya. (Wit)