JABAR EKSPRES – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Darto, menyebut penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah titik kota merupakan dampak dari kebijakan perubahan sistem pengangkutan dari ritase ke tonase sejak 1 September 2025.
“Kebijakan perubahan dari ritase ke tonase itu dimulai tanggal 1 September 2025. Sejak saat itu kita sudah tahu bahwa akan ada akumulasi tumpukan akibat sisa harian sampah yang tidak bisa diangkut ke TPA dan tidak bisa diolah,” kata Darto saat dihubungi Jabar Ekspres, Selasa (14/10).
Dia menjelaskan, timbulan sampah di Kota Bandung mencapai 1.500 ton per hari. Dari jumlah itu, hanya sekitar 980 ton yang bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Baca Juga:Persib Bawa Mental Juara ke Sleman, Fokus Asah Taktik Hadapi PSBS BiakTuntas, Pemprov Jateng Beri Bantuan 1.000 Sambungan Listrik Gratis pada 2025
“Sisanya 520 ton. Dikurangi lagi dengan kemampuan kota mengolah sampah sebesar 160 ton. Maka sisanya adalah 360 ton. Itu sampah yang tidak bisa diolah dan tidak bisa dibuang akibat pembatasan kota dan perubahan ritase ke tonase,” jelasnya.
Kondisi penumpukan, lanjut Darto, juga diperparah karena tidak ada aktivitas pembuangan pada hari Minggu. “Sehingga di akhir minggu itu ada sisa sampah,” lanjutnya.
Sebelum sistem tonase diberlakukan, pengangkutan sampah Kota Bandung mencapai 140 ritase per hari atau sekitar 1.200 ton. Setelah perubahan, kapasitas menurun menjadi sekitar 981 ton per hari.
Jadi menurutnya, ada selisih dari ritase ke tonase yang cukup signifikan. Dia menambahkan, akibat perubahan ini, sejumlah TPS mengalami penumpukan karena keterbatasan truk dan antrean di TPA Sarimukti.
“Tidak tiap hari terbuang semuanya. Nanti yang sudah bisa membuang ke TPA itu ngambil lagi, ngangkat lagi,” kata Darto.
Dia mengharapkan, masyarakat diminta membantu dengan memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. “Tolong yang sampah organiknya diupayakan dihabiskan di sumber, atau di rumah tangga. Kan ada loseda, ada komposting, ada macam-macam itu,” harapnya.