Dengan hadirnya Climate Fresk ini bertujuan menjembatani kesenjangan pengetahuan. “Banyak orang, bahkan mereka yang kuliah di bidang lingkungan, belum paham dasar-dasar sains perubahan iklim,” ungkap Yobel.
Melalui sesi interaktif dengan sejumlah komunitas penggiat lingkungan, Climate Fresk membantu peserta memahami hubungan antara emisi gas rumah kaca dari aktivitas sehari-hari, dampaknya pada iklim, hingga konsekuensinya bagi kehidupan manusia, seperti bencana alam, krisis pangan, hingga potensi konflik akibat perebutan sumber daya seperti air.
Sampah Biang Kerok Krisis Iklim di Bandung
Salah satu fokus utama pembahasan peserta Climate Fresk Bandung adalah pengelolaan sampah, yang menjadi masalah krusial di kota ini. Yobel menyoroti bahwa Bandung hanya mampu memproduksi 1 persen kebutuhan pangan lokalnya.
Baca Juga:Unisba Dorong Sertifikasi UMKM Nasional Melalui Pelatihan Produk HalalIndonesia Menari 2025: 700 Penari Memukau Bandung
Seperti bumbu-bumbuan, sementara pangan pokok bergantung pada pasokan luar. Di sisi lain, 800 ton sampah organik yang dibuang ke TPA Sarimukti setiap hari tidak hanya menyia-nyiakan nutrisi, tetapi juga menghasilkan gas metan yang memperburuk krisis iklim. “Ada diskoneksi. Sampah organik ini seharusnya bisa diolah menjadi kompos untuk mendukung ketahanan pangan lokal,” ujarnya.
Namun, inisiatif individu seperti mengompos di rumah terhambat oleh minimnya dukungan sistemik dari pemerintah. Padahal kata dia, pola-pola seperti itu tidak sulit dilakukan. “Kami bisa mengompos, tapi jumlahnya terbatas tanpa sistem yang mendukung,” keluh Yobel.
Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan teknologi insinerator, seperti yang sedang dibangun di Legok Nangka dan lokasi lainnya. “Insinerator hanya mengganti emisi metan dari sampah organik menjadi CO2 dari pembakaran plastik, yang berasal dari minyak bumi. Ini bukan solusi, apalagi dengan biaya tipping fee yang jauh lebih mahal dibandingkan pengelolaan sampah konvensional,” tambahnya.
Yobel menegaskan bahwa anggaran besar untuk insinerator seharusnya dialihkan untuk mendukung masyarakat mengelola sampah secara mandiri, seperti melalui program kompos atau biopori. “Banyak warga Bandung sudah berinisiatif, tapi tanpa dukungan penuh dari pemerintah, ini hanya jadi jargon,” katanya.
Dengan TPA Sarimukti diprediksi penuh pada 2026 dan belum ada TPA pengganti hingga 2030, Bandung berada di ujung tanduk. Perubahan iklim juga memperdalam ketimpangan sosial. Yobel menjelaskan, kenaikan suhu dan cuaca ekstrem berdampak lebih berat pada kelompok ekonomi rendah. “Akses air bersih makin sulit. Bagi yang mampu, air minum bukan masalah, tapi bagi masyarakat prasejahtera, proporsi pengeluaran untuk air minum sangat besar,” ungkapnya.