Yang tak kalah penting jadi sasaran adalah pihaknya telah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggenjot pengurangan di pos belanja barang dan jasa. Yakni dari Rp6,9 triliun menjadi Rp5 triliun.
Pengurangan tajam ini akan diambil dari biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di seluruh kantor pemerintahan Pemprov Jabar. “Listrik hanya jam kerja. Kalau tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu,” tegasnya.
KDM menegaskan, program yang bersifat kepentingan publik tak ingin ada pengurangan signifikan meski dana transfer mampet. Makanya pos-pos anggaran lain yang menjadi sasaran. Diantaranya terkait operasional kantor tersebut. “Kalau yang kemarin pinggangnya dikencengin mungkin hari ini lehernya,” sambungnya.
Dewan Dorong Optimalkan Pendapatan Sektor Lain
Baca Juga:Realisasi PAD Cimahi Jauh dari Target, Pemkot Perkuat Kemandirian Fiskal di Tengah Pemangkasan TKDAPPSI Layangkan Protes Pemangkasan TKD, Begini Respons Menkeu
Wakil Ketua DPRD Jabar M.Q. Iswara menuturkan, pembahasan terkait APBD 2026 itu memang tengah berlangsung di DPRD. Yakni masih dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). “Baru tuntas di tingkat komisi, sekarang naik di tingkat Badan Anggaran,” terangnya.
Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat itu memang jadi salah satu isu serius dalam pembahasan APBD 2026. “Itu (Pemangkasan Dana Transfer.red) kan berlaku nasional ya, makanya ada sampai beberapa Gubernur mendatangi Pak Menkeu,” sambungnya.
Menurut Iswara, pengurangan itu dari beberapa pos anggaran yang biasa mengalir ke daerah. Mulai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga dana bagi hasil. “Pengurangan DAU itu yang cukup mengganggu, karena biasanya dialokasikan untuk gaji pegawai. Kami harap DAU tidak ada banyak perubahan,” cetusnya.
Di lain kesempatan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar M. Romli juga turut merespons terkait mampetnya transer tersebut. Ia mendorong agar ada pengoptimalan sumber-sumber pendapatan lain. “Maka penggalian potensi PAD menjadi mutlak,” cetusnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan potensi itu beragam, termasuk pendapatan di luar pajak. Misalnya pendapatan dari sektor retribusi daerah. “Retribusi itu seperti rumah sakit, tapi memang agak riskan karena bagian dari pelayanan buat masyarakat,” katanya.