“Pendamping KBS ini fungsinya mengubah pola pikir dan kebiasaan warga. Tapi karena jumlahnya masih sedikit, jangkauan edukasi jadi belum merata,” ujarnya.
Hal ini diakui juga oleh sejumlah kader lingkungan. Di beberapa RW, kegiatan sosialisasi hanya dilakukan sesekali, biasanya menjelang lomba kebersihan atau saat ada kunjungan pejabat.
“Edukasi kadang hanya formalitas. Setelah acara selesai, warga balik lagi ke kebiasaan lama,” kata Rani (28), kader lingkungan di Sukamiskin.
Baca Juga:Respons Sikap Pemprov Soal Sampah Pasar Caringin, Walhi Jabar Sorot Tanggung Jawab PengelolaWalhi Jabar Desak Pemerintah Fokus Tangani Sampah Kawasan Komersial!
Kondisi ini diperburuk oleh budaya praktis warga kota yang lebih mengutamakan kecepatan dan kenyamanan, dibanding upaya memilah atau mengelola sampah sendiri.
Krisis sampah Bandung kian terasa setelah diterapkannya pembatasan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti. Sekitar lebih dari 500 ton sampah per hari kini berpotensi tidak terangkut sepenuhnya. Akibatnya, warga di sejumlah kawasan mengeluhkan tumpukan sampah yang menumpuk berhari-hari di TPS maupun gang-gang sempit.
Situasi ini membuat sebagian warga mulai skeptis terhadap program KBS yang mereka anggap masih sebatas slogan. Ketika sampah di TPS tidak terangkut, semangat memilah di rumah pun menurun.
Ambisi Wali Kota untuk menghadirkan Bandung yang bersih dan mandiri dalam pengelolaan sampah memang patut diapresiasi. Namun, di lapangan, warga masih berjuang menghadapi realita: tumpukan sampah yang tak tertangani, minimnya pendampingan, dan belum terbangunnya sistem dukungan yang kokoh.
Jika tak segera dibenahi, Kawasan Bebas Sampah bisa menjadi sekadar slogan optimistis di tengah kenyataan yang masih jauh dari kata bersih. (Dam)