Selain itu, pengembangan industri bioetanol dalam negeri juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian nasional.
“Ini langkah strategis untuk membangun kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri. Pemerintah tinggal memastikan kesinambungan pasokan bahan baku dan infrastruktur distribusinya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi menilai inovasi yang dibawa Menteri Bahlil melalui program etanol dan regulasi sumur minyak rakyat untuk mengerek produksi agar tidak ketergantungan lagi pada impor.
Baca Juga:Pahami Arti Warna Rambu Lalu Lintas, Kunci Awal Keselamatan BerkendaraTabel KUR BRI 2025 Pinjaman 50 Juta, Cicilan Mulai Rp900 Ribuan per Bulan, Bunga Rendah & Tanpa Biaya Tambahan
Kata Yogi, semua hal tersebut akan berjalan efektif jika diikuti pembenahan tata kelola energi. Ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks.
“Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah,” ujar Yogi.
Meski begitu, Yogi mengingatkan agar kebijakan sumur rakyat tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Ia mewanti-wanti agar masyarakat tidak dijadikan proksi dari perusahaan besar yang ingin mengeruk kebijakan etanol dapat menjadi batu loncatan menuju kemandirian energi nasional, asalkan didukung dengan inovasi teknologi, riset berkelanjutan, dan komitmen politik yang kuat.
Dalam satu tahun kepemimpinan Menteri Bahlil, arah kebijakan ESDM dinilai semakin jelas: menekan impor, membuka partisipasi rakyat, dan membangun pondasi kemandirian energi nasional.