Asep mengungkapkan, program KUD yang bertujuan untuk mendorong ekonomi dan pemberdayaan, namun keberlangsungannya justru tidak berjalan sesuai harapan.
“Awal-awal meriah karena dapat dana cukup besar dari pusat. Tapi seiring waktu justru melempem, meredup dan akhirnya gak berjalan,” ungkapnya.
Asep mengingatkan, supaya dalam realisasi KMP di setiap desa/kelurahan ini, tidak seperti program nasional KUD yang dulu ramai di awal tapi akhirnya berhenti.
Baca Juga:Menuju Indonesia Mandiri, Kopdes Merah Putih Jadi Penggerak Ekosistem Ekonomi Nasional Managemen Kerugian Jadi Pertimbangan, Ini Konsep Usaha Kopdes Merah Putih Desa Babakan Peuteuy Bandung
“Makanya pemerintah perlu mencermati, kemudian pelaksana di daerah juga harus benar-benar orang yang berkompeten, dalam arti paham sistem koperasi dan perputaran usaha,” bebernya.
Asep menilai, selain perlunya pengawasan agar KMP tidak bernasib seperti KUD, keberadaan koperasi pun jangan sampai bersebrangan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Bisa saja pengelola ingin saling untung sendiri, akhirnya timbul gesekan, persaingan antara BUMDes dengan Kopdes,” ujarnya.
Asep menyampaikan, pemerintah jangan hanya membuat program saja tapi sistem dan pengawasan, hingga langkah pencegahan jika ada yang tak berjalan justru diabaikan.
“Tujuan Presiden Prabowo sudah baik, hadirnya Kopdes ini sebagai momentum sebetulnya, untuk peningkatan pemberdayaan dan mendorong perekonomian lokal,” imbuhnya.
“Tapi jika kepanjangan tangan sampai pelaksananya bukan orang-orang yang benar, punya kepentingan pribadi, justru malah akan berdampak buruk hasilnya,” pungkas Asep. (Bas)