JABAR EKSPRES – Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi belum lama ini telah mengeluarkan program baru, yakni Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).
Rereongan yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti gotong royong untuk patungan, sedangkan sapoe sarebu artinya sehari seribu rupiah.
Program Rereongan Poe Ibu tersebut, ditujukan sebagai gerakan untuk menyisihkan uang senilai Rp1.000, baik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga lapisan elemen masyarakat Jawa Barat per harinya.
Baca Juga:Bikin Panik Tamu Hotel di Bandung, Macan Tutul Berhasil di Evakuasi Tim GabunganKorban Keracunan Terus Bertambah, Satgas Pengawasan Baru Dibentuk
Donasi tersebut dikategorikan sukarela, sebagai bentuk mewujudkan solidaritas sosial dengan fokus pemanfaatan, untuk bantuan pendidikan hingga sektor kesehatan.
Gerakan Rereongan Poe Ibu itu, juga tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Gubernur Jabar pada 1 Oktober 2025.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah mengatakan, dirinya menolak program yang diinisiasi oleh Gubernur Jabar atau akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) tersebut.
“walaupun judulnya imbauan, di masyarakat fanatik KDM akan menjadi kewajiban,” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (6/10).
Menurut Maulana, meski program bersifat sukarela, namun dari adanya sosialisasi hingga sebagian masyarakat menganggap hal itu berkewajiban, maka dikhawatirkan bisa berpotensi timbul pemaksaan.
“Sedangkan, masyarakat sudah terlalu banyak dibebankan pembiayaan. Baik itu pajak, zakat, kehidupan harian, dan lain-lain,” bebernya.
Sisi lain penolakan itu dilontarkan, Maulana berujar, jika program yang diinidiasi KDM dinilai perlu pengontrolan yang ekstra.
Baca Juga:Bola Api dan Dentuman Keras di Langit Cirebon, BRIN: Meteor BesarGandeng Vidio, Shopee Luncurkan Inovasi Fitur Belanja Interaktif Vidio Shopping untuk Dorong Pertumbuhan UMKM
“Mekanisme yang rumit, perlu pengontrolan ekstra. Mengingat banyak rekening baru, khawatir disalahgunakan penggunaannya,” ujar Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Adapun mengenai penggunaan dana yang menurut Gubernur Jabar, akan disalurkan untuk kepentingan pendidikan hingga kesehatan, dinilai berpotensi tidak diserap sebagaimana harusnya.
“Penggunaan yang lagi-lagi terbatas di dana yang bahkan sudah diberikan sangat besar oleh pusat. Yaitu pendidikan dan kesehatan,” ucap Maulana.
“Khawatir setelah terkumpul dengan alasan apapun, Pemerintah Provinsi (Jabar) menggunakan [untuk] penggunaan yang lain, seperti untuk Abdi Nagari Nganjang ka Warga,” lanjutnya.
Dalam penyampaiannya, Maulana menegaskan bahwa dirinya menolak terhadap usulan Gubernur Jabar, yang mengajak masyarakat untuk iuran Rp1.000 per hari.