JABAR EKSPRES – Bupati Bandung, Dadang Supriatna memaparkan perkembangan implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Program yang digagas Presiden RI tersebut kini tengah berjalan secara bertahap di Kabupaten Bandung.
“Di Kabupaten Bandung rencananya ada 361 titik yang akan dibangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pembangunannya tidak bisa sekaligus, jadi dilakukan bertahap karena tidak semua titik dibangun pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan mitra dan pihak swasta,” jelasnya di Soreang, Senin (29/9/2025).
Dari total 361 titik itu, sebanyak 147 SPPG sudah beroperasi. Sementara sekitar 200 lainnya masih dalam tahap persiapan.
Baca Juga:Marc Marquez Taklukkan Cedera, Samai Rekor Valentino Rossi di Puncak MotoGPBelum Pulih Total, Berguinho Tetap Masuk Skuad Persib Hadapi Bangkok United
Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS menegaskan, program MBG menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Melalui MBG, pemberian asupan nutrisi kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat dilakukan secara masif dan rutin,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada keraguan di masyarakat karena program ini terbilang baru.
“Padahal di negara-negara lain sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Program ini hadir untuk membangun generasi cerdas di masa depan sekaligus mengatasi kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Dengan jumlah penduduk mencapai 3,8 juta jiwa, target sasaran penerima manfaat MBG di Kabupaten Bandung sebanyak 1,263 juta jiwa. Angka itu mencakup anak TK/PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Menurut Kang DS, pendistribusian makanan dilakukan berbasis wilayah melalui kecamatan, dengan melibatkan perangkat daerah terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta DP2KBP3A.
Terkait standar kesehatan, Kang DS menegaskan bahwa setiap dapur SPPG wajib memiliki sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan sebelum beroperasi.
Baca Juga:Pencabutan ID Pers Jurnalis CNN, Istana Siap Bangun Komunikasi dan Dewan Pers Minta Akses DipulihkanKuota 8 Persen Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tak Ideal
“Saya tugaskan Dinkes untuk mempercepat proses sertifikasi. Mulai dari kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, air minum, hingga penyajian makanan harus sesuai standar. Setiap SPPG juga harus memiliki SDM yang terlatih, ada tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas. Semua harus disiplin SOP dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Ia meyakini, apabila SOP dijalankan dengan baik, potensi terjadinya musibah keracunan bisa dihindari. Selain itu, program MBG juga diperkirakan dapat mendorong perputaran ekonomi hingga Rp5 miliar per hari di Kabupaten Bandung jika berjalan optimal.