Latifah juga tidak menutup mata terhadap temuan di lapangan.
“Pernah kami temukan nasi yang ada ulatnya, brokoli dengan hama, sampai buah lengkeng yang busuk. Hal-hal kecil seperti ini jangan disepelekan, karena bisa jadi pemicu masalah besar,” ungkapnya.
Anggaran Raksasa, Risiko Raksasa
SPPG Citeureup mengelola dana cukup besar. Dari pemerintah pusat, mereka menerima anggaran Rp452,7 juta untuk satu periode (10 hari). Setiap porsi makanan mendapat alokasi Rp15.000, yang kemudian dibagi menjadi Rp10.000 untuk bahan baku, Rp3.000 biaya operasional, dan Rp2.000 untuk sewa peralatan.
Dengan anggaran sebesar itu, tekanan untuk menjaga kualitas makanan semakin tinggi. Apalagi, distribusi yang melibatkan ribuan siswa di lima sekolah berbeda menuntut standar pengawasan berlapis.
Baca Juga:Korban Keracunan MBG di Cipongkor Tembus 301 Orang! Pemkab Pertimbangkan Status KLBAlih-alih Sehat Malah Bikin Cemas! Siswa di Cimahi Ngeluh Soal Kualitas MBG, Orang Tua Takut Keracunan
“Kalau amit-amit terjadi kasus luar biasa, prioritas utama kami adalah menyelamatkan anak-anak lebih dulu. Baru setelah itu dilakukan uji sampel dan uji laboratorium untuk memastikan penyebabnya, apakah karena bahan basi, alergi, atau ada zat beracun,” jelas Ilham.
Terkait isu penggunaan tray impor dari China yang disebut mengandung minyak babi, Ilham mengaku belum bisa memastikan.
“Informasi itu masih simpang siur. Yang saya tahu, minyak babi dipakai hanya agar tray terlihat kinclong. Tapi untuk memastikan, perlu ada uji laboratorium. Yang jelas, kami akan koordinasi dengan BGN (Badan Gizi Nasional) untuk langkah lanjutnya,” katanya.
Antara Janji dan Kekhawatiran
Program MBG yang diinisiasi pemerintah pusat sejatinya diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang atas masalah gizi anak sekolah.
Namun, rentetan kasus keracunan dan catatan-catatan kecil di lapangan memperlihatkan masih banyak hal yang harus dibenahi.
Ilham dan tim di SPPG Citeureup berkomitmen untuk memperketat prosedur quality control, sementara pihak sekolah seperti SMKN 3 Cimahi menuntut adanya standar kesehatan pekerja yang lebih tinggi. (Mong)