Ngatiyana menegaskan, ada beberapa sektor penting yang menjadi prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2026.
Di antaranya peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan, penguatan daya saing UMKM, perbaikan kualitas infrastruktur serta lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Fokus pembangunan ini menjadi arah agar Cimahi lebih kompetitif sekaligus menjawab tuntutan masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga:OCA dari Telkom Dorong Transformasi Digital Ramah Lingkungan dalam Pengelolaan Pajak DaerahAda Pembebasan Pajak Pokok Kendaraan Mutasi dari Luar Daerah Jabar, Catat Tanggalnya!
Penyusunan APBD 2026, kata Ngatiyana, telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi.
Ia menekankan, proses penganggaran dilakukan dengan mengacu pada pedoman pencegahan korupsi melalui penandatanganan pakta integritas antara eksekutif dan legislatif sebelum pengesahan.
“Saya percaya akan tercapai kesepahaman antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah demi mewujudkan harapan masyarakat Cimahi,” tegasnya.
Selain pembahasan APBD 2026, Pemkot Cimahi juga menyoroti perubahan APBD 2025. Menurut Ngatiyana, penyesuaian ini dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta dinamika perubahan pendapatan dan belanja daerah.
Dalam rancangan perubahan APBD 2025, pendapatan daerah tercatat Rp1,588 triliun bertambah Rp32,55 miliar.
Sementara belanja daerah naik menjadi Rp 1,772 triliun, bertambah Rp 95,30 miliar atau 5,68 persen. Untuk pembiayaan netto daerah tercatat Rp 152,05 miliar, bertambah Rp 31,68 miliar atau 26,32 persen.
Meski terdapat peningkatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, masih tercatat defisit Rp 31,06 miliar. (wit/sfr/mong/yan)