JABAR EKSPRES – Guru Besar Fisip Unpad Prof. Obsatar Sinaga turut merespon terkait polemik gaji dan tunjangan pejabat di Jawa Barat yang dinilai fantastis. Pihaknya menekankan pentingnya sense of crisis atau kepekaan. Pejabat tanpa tunjangan juga masih hidup enak.
Pria yang akrab disapa Prof. Obi itu menuturkan, mestinya pejabat baik dari eksekutif maupun legislatif bisa lebih peka terhadap situasi masyarakat saat ini. Masyarakat tengah sulit, makanya soal gaji dan tunjangan itu perlu ada penyesuaian.
“Kondisi masyarakat sedang begini (sulit.red). Di pusat saja ada pemotongan bahkan mau dibatalkan (tunjangan.red). Ya berarti di tingkat daerah ya ngikut dong,” katanya kepada Jabar Ekspres, Jumat (12/9).
Baca Juga:City Gas Tour 2025 Sambangi 4 Kota di Sumatera, PGN Dorong Pemanfaatan Energi BersihKomitmen Nyata Terapkan GRC dalam Bisnis, PGN Raih TOP GRC Award 2025
Prof Obi melanjutkan, pemotongan hingga pembatalan tunjangan itu bisa menjadi salah satu bentuk respon kepekaan pejabat terhadap kondisi rakyat. Besarnya tunjangan yang mengalir ke pejabat itu justru bertentangan dengan langkah efisiensi yang tengah dilakukan di Jawa Barat. “Pejabat gak ada tunjangan itu (besar.red) juga tetap bisa hidup enak. Tidak hidup kekurangan,” sentilnya.
Dalam kesempatan itu Prof Obi juga menyinggung terkait dalih adanya regulasi yang memayungi kucuran tunjangan kepada pejabat. Menurutnya, aturan itu yang buat juga pejabat. Artinya jika memang ada kepekaan, aturan itupun bisa dirubah oleh pejabat itu sendiri.
Misalnya di Jawa Barat, besaran tunjangan mengacu pada Pergub yang sudah diterbitkan era pemerintahan sebelumnya. “Ya tinggal buat aja Pergub yang membatalkan atau merevisi Pergub yang dimaksud,” cetusnya.
Di tingkat pusat sendiri terkait tunjangan juga ada regulasi yang memayungi. Tapi hal tersebut juga bisa dibatalkan atau tunjangan untuk dievaluasi. “Jadi jangan beralasan (tunjangan.red) mengacu peraturan. Kan peraturan ya mereka (pejabat.red) yang buat,” jelasnya.
Dana Operasional Belum Perlu, Terlalu Politis
Prof. Obi juga menyinggung terkait besarnya alokasi Dana Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Menurutnya dana itu masih belum diperlukan. Lebih baik dialokasikan pada program spesifik yang memang mendukung geliat ekonomi masyarakat.