JABAR EKSPRES – Pada 25 Agustus hingga 1 September 2025, telah terjadi demo besar-besaran yang diwarnai dengan aksi penjarahan. Demonstrasi meluas di berbagai wilayah. Belakangan aksi demontrasi disebut sebagai imbas kekesalan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi yang belum membaik.
Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mengatakan, krisis kepercayaan kepada pemerintah runtuh. “Kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah jadi akar masalah dari gelombang demonstrasi itu,” ujarnya.
Kenaikan pajak sampai dengan program efisiensi anggaran dimata masyarakat dinilai hanya sebagai kebijakan yang menyengsarakan masyarakat.
Baca Juga:Angka Pengangguran di Cimahi Menurun, Berkat Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja?Lulusan SMK Dominasi Angka Pengangguran di Bandung Barat, Keterbatasan Sarana Prasarana jadi Penyebab?
Di sisi lain publik melihat ada tanda-tanda pemborosan yang terjadi di pemerintahan. Jumlah kementerian dan lembaga yang gemuk, rangkap jabatan sampai dengan gaji tunjangan DPR.
“Kontradiksi ini menciptakan krisis legitimasi fiskal. Karena pada dasarnya fondasi kepercayaan yang menopangnya itu runtuh,” ujarnya.
Deni menilai, pajak adalah kontrak sosial antara rakyat dengan negara. Akan tetapi masalah ketimpangan dan beban ekonomi di masyarakat terjadi ketimpangan.
Pertumbuhan ekonomi memang stabil sebesar 5 persen, tapi masalah distribusi juga makin timpang karena bias pada sektor padat modal.
Gini ratio masih di angka 0,39. Kelas menengah terus menurun dan masuk garis kemiskinan. Dari sisi ketenagakerjaan, Deni menyoroti tingginya tingkat PHK dan pekerja informal.
Selain itu, para pekerja tersebut tidak dapat menghasilkan pendapatan layak yang mampu mengimbangi biaya hidup yang semakin tinggi.
Di sisi lain pemerintah justru mencanangkan program-program mahal yang dinilai Deni masih tidak efektif untuk mendorong perekonomian.
Baca Juga:3,65 Juta Warga Jabar Masih Miskin, Angka Pengangguran di Kota Jadi SebabnyaPengangguran di Cimahi Masih 28 Ribu, Aplikasi Sidakeptri Dinilai Belum Ampuh Tekan Angka
Seperti salah-satunya program Makan Bergizi Gratis yang dianggarkan Rp335 triliun dan anggaran belanja untuk pertahanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban Rp565 triliun mulai tahun depan.
“Jadi permasalahannya adalah secara ironis arah dari belanja negara justru juga tidak adil dan malah menambah luka. Belanja bantuan dan perlindungan sosial itu terus mengecil,” ujar Deni.
Dia menilai, persoalan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Indonesia 8,47 persen atau setara 23,85 juta jiwa, turun dari periode sebelumnya. “Tingkat kemiskinan itu memang turun per persentasenya, tapi kita juga tahu bahwa kelas menengah juga turun,” jelasnya.