“Isu-isu aktual seperti pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pelayanan sosial menjadi prioritas yang harus dikawal, dibahas, dan diupayakan realisasinya,” katanya.
Secara keorganisasian, Musda merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Pasal 79. Proses demokrasi berjalan sangat partisipatif, tercermin dari disetujuinya 96,7 persen usulan susunan DPTD oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Proses pengusulan dimulai dari tingkat paling dasar, yaitu kelompok pembinaan anggota. DPP yang dibantu panitia pusat kemudian mempertimbangkan lima aspek kriteria utama, yaitu aspirasi anggota yang dihimpun melalui voting online, jenjang kepengurusan, regenerasi dengan kuota minimal 5 persen untuk kader di bawah usia 45 tahun, pengalaman di struktur organisasi, serta pengalaman dalam menjabat posisi publik.
Baca Juga:Pagu Anggaran Kementan 2026 Alami Kenaikan Fantastis, Capai Rp40 Triliun!Wamen ESDM Klaim Konsumen BBM Nonsubsidi Alami Kenaikan hingga 1,4 Juta KL
Selanjutnya, Ketua DPW PKS Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, S.Sos, memberikan pengarahan, menekankan pengokohan jati diri PKS sebagai partai Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil’alamin). Ia memastikan agar seluruh kader berkomitmen teguh pada nilai-nilai bersih, peduli, dan profesional.
“Politik yang kita jalankan adalah politik kader, kaderisasi, dan pelayanan publik. Ini adalah pilar utama yang harus dipegang oleh setiap kader PKS dalam mengemban amanah,” katanyam. (CEP)