JABAR EKSPRES – Infrastruktur jalan di Kota Banjar, Jawa Barat, kembali menjadi perhatian serius menyusul kondisi yang semakin memprihatinkan. Banyak ruas jalan di wilayah ini mengalami kerusakan parah, dipenuhi lubang yang tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga kerap menjadi pemicu kecelakaan tunggal.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar. Mereka menilai Pemerintah Daerah kurang memberikan prioritas pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk perbaikan jalan, sesuai dengan mandat undang-undang.
Baca Juga:Kapolres Banjar Tinjau Kesiapan Dapur Sehat SPPG di LangensariCegah Penyalahgunaan, Kejari Banjar Musnahkan Ratusan Barang Bukti Perkara Narkotika dan Tindak Pidana Umum
“Namun, setiap kali memasuki pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), usulan perbaikan jalan kerap terhenti di tingkat desk atau meja pembahasan,” ujar Cecep, Rabu (27/8/2025).
Lebih lanjut, Cecep mengungkapkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, hanya tercatat program pemeliharaan rutin, bukan pembangunan atau perbaikan menyeluruh.
Ia menilai realisasi pembangunan infrastruktur masih berada di urutan ketiga, setelah pemulihan ekonomi dan sosial. Padahal, menurutnya, kondisi jalan yang buruk justru menghambat pemulihan ekonomi itu sendiri.
Cecep pun mendorong agar Kepala Daerah lebih proaktif dalam memperkuat komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Tujuannya agar bantuan dari pemerintah provinsi dapat diarahkan secara khusus untuk membenahi infrastruktur jalan di Kota Banjar.
“Harapan kita pada desk ada pergeseran anggaran, dan menjadikan beberapa ruas jalan yang sudah sangat parah menjadi prioritas perbaikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi dalam forum Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS Jabar yang menyatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan salah satu fokus pemerintah provinsi.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD Banjar mendorong Wali Kota Banjar untuk lebih aktif berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan anggota dewan provinsi, sehingga kebutuhan pembangunan di Banjar dapat segera diwujudkan.
Baca Juga:Jalan Rusak 20 Tahun di Desa Neglasari Bikin Anggota DPRD Kota Banjar GeramPT APL Buka Suara Soal Gugatan PMH dari PT Sinar Baru Banjar, Mediasi Berlanjut Awal September
Sorotan media sebelumnya telah mengangkat satu contoh nyata dari kegelisahan warga, yaitu kondisi Jalan Bantardawa di Dusun Rancabulus, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari. Jalan sepanjang 1,1 kilometer ini merupakan akses vital menuju kantor desa dan pusat Kota Banjar, namun telah lebih dari lima tahun dibiarkan dalam keadaan rusak parah.