2. DPRD (Provinsi & Kabupaten/Kota)
- Gaji pokok lebih rendah dibanding DPR.
- Tunjangan berbeda-beda sesuai kemampuan keuangan daerah.
- Meski lebih kecil, tetap jauh lebih besar dibanding gaji rata-rata pegawai biasa.
Tidak heran isu ini langsung memicu kemarahan rakyat. Beberapa alasannya:
- Kesenjangan ekonomi: Rakyat makin sulit bertahan hidup, sementara wakil rakyat bergelimang tunjangan.
- Kurangnya transparansi: Minim sosialisasi membuat publik mudah salah tafsir dan curiga.
- Rendahnya kepercayaan publik: Banyak yang sudah skeptis dengan kinerja DPR, sehingga isu semacam ini langsung meledak.
Klaim bahwa gaji DPR naik Rp3 juta per hari memang tidak sepenuhnya benar, karena itu hanya kompensasi rumah jabatan. Namun, fakta bahwa penghasilan DPR sudah jauh di atas rata-rata masyarakat tetap menjadi ironi besar.
Di saat rakyat semakin susah, wajar jika publik mempertanyakan keadilan dan transparansi soal penghasilan wakil rakyat. Pemerintah dan DPR seharusnya lebih terbuka menjelaskan kebijakan ini, agar tidak memicu kemarahan yang berulang di masyarakat.