JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meluncurkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SIMKAMI) guna memperkuat tata kelola pemerintahan digital dari ancaman siber.
Program ini digagas oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) KBB, Yoppie Indrawan Iskandar, sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2025.
“Peluncuran SIMKAMI ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman siber terhadap layanan digital pemerintah daerah. Selama periode Januari–Mei 2025 saja, tercatat 38.674 serangan siber. Puncaknya terjadi pada bulan Maret dengan 12.249 insiden hacking dan 1.811 serangan Distributed Denial of Service (DDoS),” ungkap Yoppie, Kamis (21/8/2025).
Baca Juga:Lepas dari Beban, Warga Bandung Barat Lega Tunggakan PBB DihapusTiga Gempa Kecil Guncang Bandung Barat dalam Sepekan, Sesar Lembang Bergerak Lagi!
Menurutnya, serangan-serangan tersebut kerap mengganggu operasional layanan publik berbasis elektronik, serta meningkatkan kerentanan sistem informasi.
“Keamanan informasi bukan hanya soal menghindari risiko, tetapi juga bagaimana kita mengelola dan meminimalisir dampaknya dengan kebijakan yang tepat. Pedoman SIMKAMI hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024, Pemkab KBB memperoleh nilai 3,78 (sangat baik). Namun, pada domain keamanan informasi, tingkat kematangan baru berada di Level 3 (terstandarisasi).
Melalui penerapan SIMKAMI, Pemkab Bandung Barat menargetkan peningkatan menuju Level 4 (terintegrasi dan terukur), sekaligus menaikkan Indeks Keamanan Informasi dari 452 poin pada 2025 menjadi 657 poin pada 2030.
“Dengan pedoman ini, kami ingin Bandung Barat tidak hanya bertahan menghadapi serangan siber, tetapi juga semakin resilien dan adaptif. Masyarakat bisa mendapatkan layanan digital yang lebih aman dan berkualitas,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan SIMKAMI akan dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Jangka pendek penyusunan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE serta penyusunan Buku Pedoman SIMKAMI. Jangka menengah, penetapan dan launching pedoman, sosialisasi, pembentukan tim keamanan informasi di perangkat daerah, serta bimbingan teknis standar keamanan. Serta jangka panjang, monitoring, evaluasi, audit keamanan informasi, hingga perbaikan berkelanjutan agar sistem tetap adaptif menghadapi ancaman siber.
Baca Juga:Aliran Sungai Tercemar Kotoran Sapi, Warga Bandung Barat Kehilangan Pasokan Air BersihBersama Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Jadi Pusat Perhatian dalam Kirab Budaya Jawa Barat
“Langkah jangka panjang ini menjadi kunci, karena keamanan informasi bukan sesuatu yang sekali jadi. Perlu continuous improvement agar sistem terus siap menghadapi ancaman baru,” jelasnya.