Yoppie menegaskan, penerapan SIMKAMI tidak hanya memperkuat ketahanan sistem pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagi pemerintah, pedoman ini meningkatkan kualitas layanan publik digital dan memperkuat resiliensi terhadap ancaman siber. Sedangkan bagi masyarakat, penerapan SIMKAMI menumbuhkan rasa percaya dan kepuasan dalam menggunakan layanan digital pemerintah,” katanya.
Dalam menjalankan SIMKAMI, Pemkab Bandung Barat melibatkan kolaborasi pentahelix yang mencakup pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), akademisi, komunitas, hingga sektor swasta.
Baca Juga:Lepas dari Beban, Warga Bandung Barat Lega Tunggakan PBB DihapusTiga Gempa Kecil Guncang Bandung Barat dalam Sepekan, Sesar Lembang Bergerak Lagi!
“Kolaborasi ini memastikan SIMKAMI dibangun sesuai kebutuhan daerah sekaligus tetap selaras dengan kebijakan nasional. Kami ingin KBB menjadi best practice dalam penerapan keamanan informasi di tingkat daerah,” tegasnya.
Yoppie menambahkan, penerapan SIMKAMI merupakan bagian dari visi besar Kabupaten Bandung Barat “AMANAH” (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis), khususnya misi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, transparan, dan akuntabel.
“Melalui SIMKAMI, kami optimis Bandung Barat bisa menjadi daerah percontohan dalam mengamankan transformasi digital, sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan layanan publik berbasis teknologi,” tandasnya. (Wit)