JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menegaskan bahwa langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung melakukan penggeledahan di kantor PT Bandung Daya Sentosa (BDS) merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, mengatakan Pemkab mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan.
“Langkah penggeledahan yang telah dilaksanakan oleh pihak Kejari ke kantor BDS dan PT Multi Sinergi Prima merupakan ranah dari proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh aparat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).
Baca Juga:Benarkan Adanya Penggeledahan, Kuasa Hukum PT BDS Hormati Proses Hukum Kejari Kabupaten Bandung Geledah Kantor PT BDS Terkait Dugaan Penipuan dan Korupsi
Ia berharap proses tersebut dapat mempercepat penuntasan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret BUMD Kabupaten Bandung itu.
“Diharapkan dapat mempercepat proses hukum yang sedang dilakukan,” kata Cakra.
Sebelumnya, pada 13–14 Agustus 2025, tim penyidik Kejari Kabupaten Bandung melakukan penggeledahan di kantor PT Multi Sinergi Prima (MSP), perusahaan pemasok ayam hasil kerja sama PT BDS dengan 19 vendor.
Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di gudang PT MSP di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang terkait dengan suplai ayam boneless.
Penggeledahan di kantor PT BDS di Soreang, Rabu (20/8), menjadi rangkaian lanjutan penyidikan Kejari Kabupaten Bandung atas dugaan adanya praktik penipuan hingga korupsi dalam pengadaan ayam boneless pada tahun 2024.