JABAR EKSPRES – Persoalan ketimpangan alokasi anggaran dalam APBD Kota Banjar kembali disoroti, khususnya terkait pemeliharaan infrastruktur jalan. Pembina POSNU Kota Banjar, Muhlison, tegas menyatakan bahwa perbaikan jalan kerap menjadi prioritas yang terabaikan, kalah oleh pos-pos belanja lain seperti pengadaan alat kantor di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Muhlison mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi jalan di beberapa wilayah Kota Banjar yang sudah mencapai tahap rusak parah, seperti di Desa Rejasari, Blok Cikawung, dan Neglasari. Ia membandingkan secara kontras alokasi dana yang tersedia.
“Pemeliharaan jalan pada 2024 hanya dialokasikan Rp5 miliar. Sementara itu, anggaran untuk layanan jasa tercatat cukup signifikan, mencapai Rp3,5 miliar. Ini menunjukkan ketidakseimbangan yang serius,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).
Baca Juga:Dorong Kemandirian, Produsen Bahan Baku Tekstil Siap Penuhi Kebutuhan Nasional Kebijakan Pro Petani, Mentan Klaim Harga Gabah Naik dan Akses Pupuk Subsidi Meningkat
Ia menegaskan bahwa menunggu jalan semakin rusak parah bukanlah solusi. Melihat proyeksi kenaikan anggaran pemeliharaan jalan yang dinilainya masih minimal, POSNU mendesak adanya penyesuaian atau balancing dalam APBD.
“Kami berharap dalam APBD Perubahan nanti, pemeliharaan jalan bisa masuk sebagai prioritas utama dengan penambahan anggaran yang memadai. Fokus kita harus dari APBD sendiri, tanpa selalu bergantung pada sumber dana seperti Bantuan Keuangan (Bankeu),” tegas Muhlison.
Caranya, lanjut dia, melalui efisiensi dan penarikan anggaran-anggaran yang dinilai kurang prioritas di OPD-OPD.
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Banjar, Fauzi Effendi, mengakui bahwa keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan.
Namun, ia menegaskan bahwa regulasi terkait perencanaan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur jalan telah dijalankan.
“Meski anggaran terbatas, kami tetap optimis. Ada sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil dari provinsi yang bisa dimanfaatkan,” jelas Fauzi.
Ia menambahkan, jika nantinya ada tambahan anggaran yang signifikan, pihaknya tentu akan memaksimalkannya untuk perbaikan.
Baca Juga:Kebakaran Hebat Landa Sebuah Rumah di Lengkong Kota Bandung, Warga Panik Selamatkan DiriSoal Diskon Tarif Listrik, Pemerintah Masih Lakukan Pengkajian
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Banjar, Harun Alrasyid, memberikan tanggapan lebih spesifik. Ia menyebut masukan dari POSNU sebagai hal yang positif, namun mengakui keterbatasan tindakan yang bisa dilakukan saat ini untuk menangani jalan-jalan yang rusak cukup terkendala oleh kemampuan anggaran.