Ia juga mengkritik alasan pemerintah yang menyebut tidak adanya anggaran khusus untuk penanggulangan banjir.
“Kalau untuk konser musik, kunjungan ke luar daerah, atau rapat di hotel ada. Tapi buat mengeruk sungai tidak ada, kan aneh,” tegasnya.
Agusni (63), warga lainnya, menjelaskan bahwa banjir di Kampung Lebaksari merupakan dampak dari sistem tata kelola sungai yang keliru. Limpasan air dari sejumlah wilayah hulu seperti perkantoran Pemda, Kampung Kiara Payung, dan Kebon Kalapa semuanya bermuara di pintu air gorong-gorong Lebaksari.
Baca Juga:Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah, Ini Acara yang Bisa Kamu Ikuti RS Hasan Sadikin Gunakan Gaslink CNG dari PGN Gagas, Pelayanan Kesehatan Kini Lebih Efisien dan Ramah Lingkung
“Kondisi gorong-gorongnya kecil, ditambah sungainya dangkal, jadi air meluap ke permukiman. Minimal pemerintah angkat sedimentasi sungai untuk solusi jangka pendek. Tapi itu pun tidak dilakukan. Kami sudah gonta-ganti tiga kali bupati, tetap tidak ada penanganan. Kami ingin KDM (Kang Dedi Mulyadi) juga turun karena ini jalan provinsi,” jelasnya.
Warga berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera turun tangan memberikan solusi nyata. Mereka meminta pengerukan sungai dilakukan secepat mungkin dan konstruksi gorong-gorong diperbaiki agar banjir tidak terus terjadi setiap musim hujan.
“Banjir ini bukan hanya soal kerugian materi, tapi juga soal keselamatan warga. Kami sudah lelah menghadapi masalah ini setiap tahun,” ujarnya.
“Dengan aksi spanduk protes yang dipasang di jalur strategis menuju pusat pemerintahan, kami berharap pesan warga disini tak lagi diabaikan, dan penanganan banjir di Kampung Lebaksari bisa menjadi prioritas pemerintah,” tandasnya. (Wit)