Lebih jauh Andri menambahkan, tanpa perencanaan matang, Angkot Pintar Bandung berisiko gagal menjadi solusi, apalagi mengingat kondisi jalanan Bandung yang sudah tak lagi ideal untuk menampung lebih banyak kendaraan.
Meski mengapresiasi niat Pemkot untuk mencari solusi kemacetan, Andri mendesak agar komunikasi dan kajian segera diperjelas. “Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi ini tidak bisa instan, butuh waktu untuk kajian dan anggaran yang jelas,” tuturnya.
Dia berharap DPRD segera memanggil Pemkot untuk mendiskusikan langkah konkret, agar wacana Angkot Pintar tak hanya jadi jargon tanpa realisasi.
Baca Juga:Wali Kota Bandung Berencana Hapus Trayek Angkot, Ini Tanggapan OrgandaAngkot Pintar Bandung Rp500 M, Dewan: Butuh Kajian Matang
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menggambarkan Angkot Pintar Bandung sebagai revolusi transportasi. Dijanjikan mulai beroperasi pada 2026 dengan anggaran Rp500 miliar dari APBD, proyek ini digadang-gadang akan merevolusi transportasi publik dengan sistem berbasis aplikasi.
“Kita sedang membangun sistem baru berbasis aplikasi, dilengkapi layar informasi, Wi-Fi, AC, GPS, dan penjemputan dari titik terdekat,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menyebut sistem trayek angkot sejak 1984 usang dan tak relevan dengan kebutuhan masyarakat urban yang beralih ke transportasi daring, mengusulkan sharing ride berbasis kendaraan listrik dengan tarif Rp7.000 dan pembayaran non-tunai tap-in, tap-out.
Namun, Farhan mengakui proyek ini masih dalam tahap gagasan. “Belum dimulai, dan kami belum tahu kapan akan dimulai,” katanya.
Janji Farhan soal anggaran Rp500 miliar dari APBD juga dipertanyakan. Sejumlah pihak menyoroti ketidakjelasan sumber pendanaan. Tanpa kajian matang dan koordinasi yang solid, Angkot Pintar Bandung berisiko jadi ilusi. Warga Bandung, yang bergelut dengan kemacetan setiap hari, menanti bukti nyata, bukan sekadar janji berbalut teknologi. (tur)