BANDUNG – Wacana pengadaan Angkot Pintar Bandung yang digadang-gadang sebagai solusi kemacetan ternyata masih jauh dari kata matang. Hingga kini, kajian mendalam yang menjadi dasar implementasi proyek ini belum jelas, bahkan komunikasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan DPRD masih minim.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana di gedung DPRD Kota Bandung, Senin, 11, Agustus 2025. Politisi PKS itu menyoroti sejumlah kelemahan mendasar dalam rencana ini.
Menurut Andri, konsep Angkot Pintar Bandung sejatinya merupakan ide positif untuk mengatasi kemacetan Bandung, yang kini menyandang predikat kota termacet di Indonesia, menggeser Jakarta.
Baca Juga:Wali Kota Bandung Berencana Hapus Trayek Angkot, Ini Tanggapan OrgandaAngkot Pintar Bandung Rp500 M, Dewan: Butuh Kajian Matang
Namun, dia menegaskan bahwa tanpa kajian yang komprehensif, proyek ini rawan menjadi sekadar wacana tanpa hasil. “Harus ada kajian terlebih dahulu. Tidak bisa asal ada ide lalu dijalankan. Kalau hasil kajian menunjukkan sarana dan prasarana mumpuni, kenapa tidak? Tapi kalau banyak catatan, ini harus diperhatikan serius,” ujarnya.
Andri juga menyoroti masukan dari Forum Siraturahmi Disabilitas Jawa Barat yang menekankan pentingnya inklusivitas dan aksesibilitas. “Angkot pintar harus benar-benar pintar. Kalau tidak bisa memfasilitasi teman-teman difabel, itu bukan angkot pintar,” tegasnya.
Ia menambahkan, angkot pintar harus bisa digunakan oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, sebagai tolok ukur keberhasilan konsep ini. Sayangnya, hingga kini, belum ada kejelasan bagaimana aspek inklusivitas ini akan diwujudkan.
Meski Pemkot menargetkan mulai realisasi Angkot Pintar Bandung pada 2026 dan penyelesaian penuh pada 2029, Andri mengaku DPRD belum mendapat laporan detail soal kajian yang telah dilakukan.
“Kemarin ada informasi bahwa kajian sudah dilakukan, tapi kami belum terima penjelasan seperti apa. Komunikasi dengan Pemkot juga belum intens,” ungkapnya.
Dia menilai proyek ini masih “mentah” dan memerlukan diskusi mendalam, termasuk soal pendanaan, apakah bersumber dari APBD, APBN, atau bantuan provinsi.
Untuk menghindari kegagalan, Andri mengusulkan uji coba terbatas di beberapa wilayah sebelum proyek ini diperluas. “Kalau efektif, baru kita kembangkan lebih luas. Tapi kalau infrastruktur jalan di Bandung masih seperti sekarang, sulit. Kendaraan terus bertambah, tapi akses jalan terbatas,” katanya.