JABAR EKSPRES — Warga di wilayah selatan Kabupaten Bogor menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, yang menutup sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak.
Mereka menilai langkah tersebut mengancam mata pencaharian ribuan pekerja dan berpotensi memicu gelombang pengangguran.
Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) menyatakan akan segera menemui Bupati Bogor, Rudy Susmanto, untuk meminta solusi atas kondisi yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Baca Juga:RS Hasan Sadikin Gunakan Gaslink CNG dari PGN Gagas, Pelayanan Kesehatan Kini Lebih Efisien dan Ramah LingkungKomitmen dalam Pemenuhan Hak Anak, Jateng Kembali Diganjar Penghargaan Provinsi Layak Anak
Ketua AMBS, Muhsin SIP, menyebutkan bahwa kebijakan penutupan usaha ini membuat masyarakat hidup dalam ketidakpastian.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Bupati Bogor harus segera turun tangan. Rakyat kehilangan pekerjaan dan masa depan mereka terancam,” ujar Muhsin, Senin (11/8).
Ia mengungkapkan, hampir setiap hari AMBS menerima keluhan dari para karyawan yang cemas terhadap nasib tempat kerja mereka yang terancam dibongkar atau ditutup.
“Kalau usaha-usaha ini benar-benar ditutup, maka PHK massal tak terhindarkan. Dampaknya bisa sangat luas—anak-anak putus sekolah, tidak bisa melanjutkan pendidikan di pesantren, bahkan kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok seperti susu,” tuturnya.
Muhsin menegaskan, warga tidak menolak upaya pelestarian lingkungan di kawasan Puncak. Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan yang adil dan tidak merugikan rakyat kecil.
“Kami mendukung pelestarian alam, tetapi jangan lupakan perut rakyat. Pemerintah harus mencari jalan tengah agar usaha tetap bisa berjalan tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, AMBS memperingatkan bahwa penutupan usaha secara besar-besaran dapat mengganggu iklim investasi di wilayah selatan Kabupaten Bogor, serta menambah beban sosial dan ekonomi masyarakat.
Baca Juga:Koperasi Desa Merah Putih Akan Diisi Tenaga P3K, Pemprov Jateng Masih Tunggu JuknisDPD dan DPC Partai Demokrat Gelar Pendidikan Politik Kader di Alam Terbuka Pangalengan
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik justru menghasilkan krisis baru bagi warga,” pungkas Muhsin.