JABAR EKSPRES – Pemkot Cimahi dorong Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai kanal komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, targetkan pembentukan hingga tingkat RT/RW untuk tangkal hoaks dan serap aspirasi.
Pemerintah menegaskan langkah strategisnya dalam memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat melalui penguatan peran KIM.
Inisiatif ini dinilai penting untuk menyampaikan program pemerintah secara efektif, sekaligus menjadi saluran resmi dalam menyerap aspirasi warga.
Baca Juga:Soloraya Great Sale Menuai Sukses, Ahmad Luthfi Dijuluki Bapak Inisiator AglomerasiProyek Bundaran Jati Cimahi Dikebut, Pemkot Targetkan Tuntas Pemindahan Kabel Bulan Depan
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, membuka langsung transfer informasi dua arah antar pemerintah dengan masyarakat melalui (KIM) di Lembang pada Kamis (31/7).
Ia menyatakan KIM merupakan mitra kunci pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang terbuka dan transparan.
“Transfer informasi yang benar dan akurat harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain untuk menangkal informasi yang keliru, KIM juga menjadi sarana menampung aspirasi warga yang akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah,” tegas Ngatiyana saat ditemui di Pemkot Cimahi, Selasa (5/8/25).
Menurutnya, informasi yang keliru bisa berdampak serius bagi stabilitas sosial.
“Berita yang tidak benar bisa memicu fitnah dan perpecahan. Karena itu, pemerintah berkewajiban menjamin dan menyediakan informasi yang benar bagi masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi, Hendra Gunawan, turut menegaskan bahwa KIM merupakan garda terdepan dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan publik.
Saat ini, KIM masih terbatas di tingkat kota, namun Pemkot Cimahi telah merancang perluasan hingga ke tingkat paling bawah.
“Ke depan, kami akan membentuk tim hingga tingkat RT dan RW atau yang kami sebut sebagai clipper, agar informasi pemerintah bisa menjangkau masyarakat hingga ke lapisan terbawah,” jelas Hendra.
Baca Juga:Ledakan Pipa Gas Pertamina Gegerkan Subang, 2 Korban Luka Bakar Capai 80 Persen!Capaian Cek Kesehatan Gratis di Jateng Setara dengan Sepertiga Nasional
Lebih jauh, ia menekankan bahwa KIM harus bersifat netral dan bebas dari kepentingan politik.
“KIM tidak boleh berpihak pada partai atau kelompok tertentu. KIM bekerja untuk kepentingan Kota Cimahi dan masyarakat,” tambahnya.
Langkah ini dinilai sejalan dengan kebutuhan komunikasi publik di era digital yang kian kompleks, serta pentingnya kanal informasi resmi untuk memerangi hoaks dan misinformasi yang cepat menyebar di masyarakat.