BANDUNG – Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat, menyoroti ketimpangan dalam rencana Angkot Pintar Bandung dan Bus Rapid Transit (BRT) yang digadang-gadang Pemkot Bandung sebagai transportasi publik inklusif.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengkritik tajam buruknya fasilitas eksisting dan lemahnya perencanaan yang gagal memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Yoel membeberkan keluhan komunitas disabilitas soal transportasi publik yang jauh dari ramah.
“Bus cuma dua untuk seluruh Bandung, cukup? Kalau terlewat, tunggu apa? Trotoar saja susah diakses,” kecam Yoel usai rapat audiensi bersama Dishub dan Forum Komunikasi Disabilitas Jabar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kota Bandung, Senin, 4 Agustus 2025.
Baca Juga:Kebijakan Ugal-ugalan KDM: Ramai-Ramai Tantang Rombel 50 SiswaFarhan Bersinar, KDM Tersudut di Polemik Studi Tur
Ia menegaskan, Angkot Pintar Bandung dan BRT harus memenuhi standar inklusivitas sejati, bukan sekadar jargon. “Inklusif itu semua bisa pakai bus, trotoar, spesifikasi, semua. Bukan bikin proyek megah, tapi pengguna bingung,” tegasnya.
Mengutip pengalaman di Australia, Yoel menyebut penyandang disabilitas di sana bisa bepergian mandiri hingga 12 kilometer dengan kursi roda. “Di Bandung? Naik trotoar depan DPRD saja susah. Lift mati, turun gimana?” sindirnya.
Ia mempertanyakan kesiapan Angkot Pintar Bandung, yang jika tak ramah disabilitas. “Bukan pintar, tapi zonk kalau seperti itu,” sebutnya. BRT pun tak luput dari kritik. “Jangan sampai BRT jadi, tapi disabilitas tak bisa pakai. Itu bukan inklusif,” imbuhnya.
Komisi III berencana menindaklanjuti dengan surat resmi ke Pemkot, menuntut perencanaan matang. Yoel mengusulkan pengamatan langsung pengalaman disabilitas menggunakan transportasi publik. “Kalau cuma dengar laporan, kita bilang ‘bisa’. Lihat langsung, Bandung belum siap,” ujarnya.
Ia menyinggung slogan “Bandung Utama” yang harusnya tercermin dalam Angkot Pintar Bandung dan BRT yang benar-benar terbuka untuk semua. Soal anggaran, Yoel mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) transparan.
“Kalau Dishub diam, kita anggap anggarannya cukup. Tapi, harus sesuai RPJMD dan janji wali kota untuk Bandung inklusif,” katanya.
Anggaran 2026 untuk Angkot Pintar Bandung dan BRT harus mencakup perbaikan trotoar hingga fasilitas pendukung, melibatkan Dinas Pekerjaan Umum. “Anggaran harus jelas, berapa untuk perbaikan, berapa untuk penyesuaian,” tambahnya.