“Permintaan beras tidak akan pernah turun, yang ada justru naik terus. Maka suplai pun harus bisa mengikuti, dan ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam pengendalian inflasi daerah,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pasokan, Farhan menekankan perlunya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Bulog, TNI, dan Polri. Ketiga institusi tersebut dinilai sebagai aktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah.
“Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Ada Bulog, ada kepolisian, dan juga TNI. Mereka ini aktor penting dalam sistem distribusi dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Baca Juga:Dari Nada Jadi Warisan, DPRD KBB Perjuangkan Perlindungan Lagu Karatagan dan Hymne Bandung BaratTanah Diduga Labil, Jembatan Pemkot Cimahi Menunggu Rekomendasi Kementerian PUPR
Farhan juga menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ditemukan adanya indikasi pengoplosan beras di wilayah Kota Bandung. Pemerintah bersama instansi terkait terus melakukan pengawasan ketat untuk mencegah praktik-praktik curang yang dapat merugikan masyarakat.
Ia pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah menjamin ketersediaan beras dalam berbagai jenis, mulai dari kualitas premium hingga medium, bahkan untuk kebutuhan khusus seperti beras pecah.
“Jangan panik. Insya Allah, semua tipe beras tersedia di Kota Bandung. Dari premium sampai medium, bahkan beras pecah untuk bubur pun ada,” kata Farhan menutup pernyataannya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan distribusi pangan, Pemkot Bandung juga bekerja sama dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas dan keaslian produk beras yang beredar di pasar retail modern. (Dam)
Reporter: Sadam Husen Soleh Ramdhan