Wagra lainnya, Maya (53) menanggapi pernyataan Wali Kota Bogor tidak adanya beras oplosan. Dirinya menyampaikan rasa bersyukur.
Menurutnya, bila dia memasak beras oplosan akan cepat basi dan tidak bisa untuk dikonsumsi bersama keluarganya.
“Atuh bersyukur kalau gitu saya mah, bersyukur, malah bagus. Jadi kan kalau ga ada oplosan mah malah ga cepet basi nasi, kalau dioplos gitu kan nasi cepet basi,” ucap Maya saat ditemui.
Baca Juga:Dinamika Perdagangan RI-AS, OJK Siap Dukung Kebijakan Pemerintah Perkembangan Terbaru Kasus Perdagangan Bayi Jaringan Internasional, Polda Jabar: Jumlah Tersangka Bertambah!
Kendati begitu, Maya menyatakan, akan tetap waspada karena beras adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat luas.
“Waspada, kita harus hati-hati namanya juga kan beli beras, kita harus hati-hati,” kata dia.
Adapun, Maya berharap, dirinya sebagai rakyat kecil agar pihak Pemerintah Kota Bogor tetap mengontrol peredaran beras dan dapat memberikan kestabilan harga beras.
“Semoga ga ada beras oplosan, beras itu harus stabil, semoga stabil lagi. Saya mah orang kecil,” jelasnya.
Sebagai informasi, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim bersama Satgas Pangan dari Polresta Bogor Kota melakukan sidak ke Pasar Gembrong Sukasari, Bogor Timur, pada Senin (28/7) lalu.
Dedie menegaskan, di Pasar Gembrong tidak ada sama sekali beras oplosan. “Di sini (Pasar Gembrong) tidak ada (beras oplosan). Jadi masih aman,” kata Dedie.
Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri sedang melakukan pemeriksaan terhadap empat produsen beras yang diduga menerapkan praktik beras oplosan.
Baca Juga:Bupati Bogor Gandeng Rumpin Central Nursery, Dorong Ruang Terbuka Hijau yang BerkelanjutanMenkeu Sebut Dana Desa 2025 Sudah Tersalurkan Rp40,34 Triliun
Empat perusahaan itu yakni, Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
Kementan bersama Satgas Pangan menemukan 212 merk beras yang diduga hasil praktik oplosan. Modusnya yakni, mengklaim beras biasa sebagai beras belabel premium ataupun medium.
Tak hanya itu, modus pelabelan juga dilakukan yaitu, memberikan label berat yang tidak sesuai isi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, sebanyak 86 persen produk terbukti mencantumkan label palsu.
“Bahkan ada kemasan yang memuat 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram. Kalau emas ditulis 24 karat padahal hanya 18 karat, itu penipuan, sangat merugikan masyarakat,” kata Andi, pada Sabtu (12/7) lalu.
