JABAR EKSPRES – Biro BIA Jabar masih ancang-ancang untuk mengeksekusi perampingan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Itu menindaklanjuti rencana besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029.
Kepala Biro BIA Jabar Deny Hermawan menuturkan, proses itu masih dalam pembahasan. “Kajian belum final. Jadi masih dibahas (perampingan BUMD. Red), ” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (23/7).
Deny melanjutkan, saat ini Pemprov Jabar juga tengah melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Itu menyasar seluruh BUMD milik pemprov.
Baca Juga:Disdikbud Banjar Perkuat Fokus Penanganan SD dan SMP, Delapan Orang Isi Jabatan Administrator dan PengawasMenuju UHC 100 Persen, 1,8 Juta Warga Bogor Gunakan Layanan JKN Setiap Hari
Hasil audit itu juga bakal jadi bahan pertimbangan penting. Termasuk langkah perampingan. “Indikasinya memang mengarah pada perampingan, tapi lihat nanti hasil audit, ” sambungnya.
Di sisi lain, wacana perampingan BUMD itu diungkapkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Sabtu (19/7). Itu selepas Paripurna pengesahan RPJMD 2025 – 2029.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuturkan, salah satu rencana strategis yang dituangkan dalam RPJMD itu adalah soal BUMD. Pihaknya punya ambisi untuk merampingkan BUMD yang tersebar di Jabar itu.
“Bahasanya adalah penggabungan atau merger BUMD. Menurutnya cukup dengan BJB,” ujarnya selepas Paripurna.
Tentu hal itu bukan tanpa alasan. Kinerja BUMD Jabar telah lama menjadi sorotan. Baik dari kalangan praktisi, akademisi, hingga DPRD sendiri. Jumlah banyak tapi tidak banyak yang mampu setor dividen secara maksimal.
Salah satu kinerja yang menjadi sorotan adalah BUMD yang mengelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)Kertajati. Operasional BUMD itu saat ini masih mengandalkan kucuran penyertaan modal dari Pemprov Jabar. Selain itu juga menanggung beban utang yang tidak sedikit.(son)