JABAR EKSPRES – Sebanyak 200 anak dari keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan menjadi peserta perdana dalam program Sekolah Rakyat.
Diketahui Sekolah Rakyqt ini merupakan sebuah inisiatif pendidikan berasrama yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Selain itu program tersebut juga digadang-gadang menawarkan solusi konkret bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan bermutu karena keterbatasan ekonomi.
Baca Juga:Tirta Anom Butuh Rp63 Miliar Untuk Revitalisasi Jaringan Pipa UtamaPemkot Bandung Belum Kaji Jam Masuk Sekolah Intruksi Pemprov Jabar, Fokus Selesaikan SPMB
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bandung Barat, Idad Saadudin menyebut, program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu yang telah tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Seluruh peserta akan mendapatkan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, konsumsi harian, serta perlengkapan pribadi secara gratis,” kata Idad saat dikonfirmasi, Jumat (11/7/2025).
Idad menuturkan bahwa program ini menjadi angin segar bagi masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang berada dalam kategori miskin ekstrem atau masuk dalam desil 1 DTSEN.
“Program ini adalah jawaban atas mimpi banyak keluarga miskin ekstrem yang ingin anaknya sekolah dengan layak, tapi selama ini terhalang biaya. Di Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan anak ditanggung negara,” kata Idad.
Dari total 200 peserta, 100 anak tingkat SMP akan menempuh pendidikan berasrama di Sentra Wyata Guna Bandung yang terletak di Cisarua.
Sementara itu, 100 siswa tingkat SMA akan belajar dan tinggal di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang.
“Kedua lokasi tersebut merupakan fasilitas milik Kemensos RI yang kini difungsikan sebagai pusat pembelajaran dan pembinaan berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” katanya.
Baca Juga:Selain Soroti Lampu Stadion Padam, Marcos Santos Ungkap Kelelahan Pemain Jadi Faktor Arema FC Kalah dari Oxfor UnitedKisruh Penerimaan Murid Baru di Cimahi, Sistem Online SPMB Dinilai Tak Konsisten
Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara ketat, dengan mengacu langsung pada data DTSEN. Setiap calon peserta diverifikasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan untuk memastikan bahwa hanya anak-anak yang benar-benar memenuhi syarat yang bisa mengikuti program ini.
“Prioritas utama diberikan kepada anak-anak dari keluarga dalam desil 1, yaitu kategori miskin ekstrem. Jika kuota belum terpenuhi, baru diambil dari desil 2 atau kategori miskin umum. Semua dilakukan berdasarkan data dan verifikasi faktual,” ujar Idad.
Meski pemerintah daerah melakukan proses penjaringan, keputusan akhir tetap berada di tangan Kemensos RI. Data peserta baru akan dianggap valid setelah mendapatkan konfirmasi resmi dari kementerian.