Langkah ini, disampaikan Akbar tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tapi juga memperkuat pengawasan secara menyeluruh.
Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan operator logistik besar untuk menumbuhkan budaya kepatuhan berbasis data.
Menurutnya, dengan sistem yang transparan dan saling terhubung, potensi pelanggaran bisa terdeteksi dan dicegah sejak awal, sebelum truk-truk ODOL itu sampai ke jalan raya.
Baca Juga:Miris, Bayi Perempuan Ditinggal di Depan Rumah Warga Bersama Sepucuk Surat, Apa Isinya?Dendam Bendera Berujung Pengeroyokan Brutal, Tiga Pelajar Ditahan Polisi
“Kita bisa belajar dari kesuksesan Jepang dan Korea Selatan dalam penataan sistem logistik yang tertib, transparan, dan berbasis teknologi,” kata Akbar.
“Di Negeri Sakura, misalnya, setiap kendaraan barang wajib terintegrasi dengan Freight Information Management System,” tambahnya.
Diketahui, sistem yang dimaksud tersebut, dapat memonitor tiga hal vital secara real-time. Seperti rute yang dilalui, berat muatan, dan durasi perjalanan.
“Hasilnya, pemerintah dapat menganalisis pola perjalanan dan mendeteksi anomali, termasuk indikasi kelebihan muatan, sejak dini,” imbuhnya.
Sementara itu, jika merujuk pada sistem yang dilakukan Korea Selatan, di sana menerapkan logistik berbasis digital bernama ILIS (Integrated Logistics Information System).
Sistem tersebut menghubungkan semua pihak, dari pemilik barang sampai operator logistik, dalam satu jaringan yang saling mengawasi.
Sistem tersebut juga mengatur batas tarif angkutan (freight rate) yang adil dan transparan, guna mencegah praktik banting harga yang sering mendorong muatan berlebih demi menekan biaya.
Baca Juga:Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Banjar Digelar 14 JuliTinggal Satu Kursi, PPP Cimahi Mulai Bangkit Lewat Kaderisasi dan Konsolidasi
“Yang lebih canggih, semua aktivitas logistik dapat dilacak secara real-time, mulai dari titik muat hingga titik bongkar,” ujarnya.
Jika terjadi pelanggaran, ucap Akbar seperti kelebihan muatan atau manipulasi tarif, sistem ini memungkinkan penindakan yang menyasar seluruh pihak yang terlibat.
“Tidak hanya sopir, tetapi juga pemilik barang dan penyedia jasa logistik. Sanksinya beragam, mulai dari administratif hingga pencabutan izin usaha,” ucapnya.
“Pendekatan yang menyeluruh ini menjadikan sistem logistik Korea Selatan tak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan,” lanjut Akbar.
Menurutnya, membangun sistem seperti ini tentu membutuhkan investasi dan waktu, namun manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar.
Melalui penerapan sistem transparan yang berjalan otomatis, budaya taat aturan dinilai Akbar akan tumbuh berkesinambungan secara alami.