- Nadiem Makarim (mantan Menteri Pendidikan dan mantan CEO Gojek)
- Fiona Handayani, staf khusus Nadiem
- Ganis Samoedra, perwakilan Google Indonesia
- Direktur dan manajer dari sejumlah vendor lokal seperti Zyrex, Axioo, Advan, SPC, dan lainnya.
Penyidik juga mencurigai adanya perubahan arah kebijakan dari sistem operasi Windows menjadi Chrome OS, yang diduga terjadi setelah lobi-lobi antara Google dan pihak Kementerian.
Hingga awal Juli 2025, lebih dari 40 saksi telah diperiksa, namun belum satu pun ditetapkan sebagai tersangka. Publik mendesak agar Kejaksaan Agung tidak berhenti pada aktor-aktor teknis, tapi menggali lebih dalam rantai komando, hingga ke level pengambil keputusan.
Menurut ICW, tanggung jawab utama ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengguna anggaran, dalam hal ini menteri atau kuasa pengguna anggaran. Penelusuran harus menyasar siapa yang memberi perintah mengubah spesifikasi, serta motif di balik pemenangan vendor tertentu.
Baca Juga:Pinjam Saldo DANA Tanpa KTP dan Bunga? Ini Cara Cepat Cair Rp2 Juta Hanya dalam 1 MenitKembali Cetak Sejarah, Pebalap Binaan Astra Honda Juara di ETC Prancis
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejagung untuk menuntaskan kasus ini. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang bebas dari tekanan politik dan tidak tebang pilih.
Sementara itu, pakar hukum pidana seperti Abdul Fickar Hadjar dan Hudi Yusuf mendorong agar penyelidikan dimulai dari pihak yang membuat keputusan strategis, bukan hanya pelaksana teknis.
Rangkuman Fakta Penting Skandal Chromebook
- Anggaran Jumbo
Rp9,9 triliun digelontorkan untuk laptop dengan spesifikasi minim.
- Spesifikasi Rendah dan Tidak Efektif
Chromebook tidak cocok untuk wilayah tanpa internet stabil.
- Harga Melambung Tak Wajar
Dugaan markup hingga 300%, harga Rp8,5 juta untuk laptop setara Rp2,5 juta.
- Transparansi Minim
Distribusi tidak jelas, dan tidak tercantum dalam SiRUP.
- Google dan Vendor Lokal Diperiksa
Ada dugaan insentif atau royalti dalam pemilihan Chrome OS.
Kasus ini menjadi ujian integritas penegak hukum dan kualitas sistem pengadaan pemerintah. Proyek digitalisasi pendidikan yang semestinya mendorong kemajuan, justru dinodai oleh praktik menyimpang yang merugikan negara dan masa depan pelajar Indonesia.
Baca Juga:Trust ke Fundamental, Analis Kompak Rekomendasikan Saham BBRIGreen Force Run 2025 Sukses Hadirkan 5 Ribu Pelari, Separuhnya dari Luar Surabaya
Kini publik menanti siapa tersangka pertama yang akan ditetapkan. Sebab keadilan tak akan hadir tanpa ada yang bertanggung jawab.