Sebagai perbandingan, kemarin DKID sempat mengulas laptop bernama Livebook ZX (atau Lbook, dari brand Zare/USA), yang menggunakan prosesor Intel N4020, RAM 4 GB, dan penyimpanan 128 GB. Laptop itu saja dibanderol sekitar Rp3–4 jutaan dan tetap dikritik oleh netizen karena dianggap terlalu mahal. Banyak yang mengatakan, “Harusnya pakai Intel N100, bukan N4020.”
Nah, sekarang bayangkan: spesifikasi hanya RAM 4 GB dan storage 32 GB, tapi harganya Rp10 juta. Coba saja kalau satu unit laptop itu saya yang review di channel sendiri, pasti netizen akan hujat habis-habisan.
Kesimpulannya, laptop tersebut pasti memiliki kinerja yang lambat. Dengan penyimpanan hanya 32 GB, tentu sulit untuk memasang berbagai aplikasi masa kini, karena sebagian besar aplikasi saat ini berukuran cukup besar. Bahkan, hal yang lebih unik dan cukup ironis adalah banyak guru melaporkan bahwa laptop bantuan dari pemerintah itu tidak bisa digunakan untuk menginstal aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan), yang notabene adalah aplikasi resmi milik pemerintah untuk digitalisasi sekolah.
Baca Juga:10 Rekomendasi Printer Murah Terbaik di Bawah Rp2 Juta untuk Cetak HarianBahaya Smart AI Studio Aplikasi AI Palsu Skema Investasi Bodong
Akhirnya, muncul keluhan: bagaimana mungkin perangkat yang disiapkan untuk mendukung digitalisasi pendidikan malah tidak kompatibel dengan aplikasi utama dari pemerintah sendiri?
Bayangkan saja seperti ini: Anda ingin bermain gim berat seperti Cyberpunk, tetapi hanya memiliki prosesor Core i3, RAM 8 GB, dan tanpa GPU. Kalaupun bisa diinstal, mungkin yang berhasil hanya bagian senjatanya saja, sementara lingkungan gimnya tidak muncul. Itulah kondisi yang terjadi.
Ternyata, ibu saya sendiri seorang guru, dan aplikasi Dapodik tersebut membutuhkan minimal sistem operasi Windows 8. Sementara laptop yang diberikan justru menggunakan Chrome OS. Artinya, pengembang aplikasi dan pihak penyedia perangkat tidak memiliki koordinasi atau sinkronisasi yang baik.
Pemerintah selalu menyatakan bahwa investasi di bidang pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tentu saja, siapa yang tidak setuju? Saya pun setuju. Karena memang, hasil dari investasi pendidikan tidak bisa langsung terlihat saat ini, hasilnya baru akan dirasakan dalam jangka panjang nanti.
Namun, jika anggaran sebesar Rp10 triliun justru digunakan untuk membeli laptop seharga Rp10 juta per unit dengan spesifikasi hanya RAM 4 GB dan penyimpanan 32 GB, maka “investasi jangka panjang” tersebut justru bukan untuk pendidikan, melainkan untuk urusan hukum. Karena kalau seperti ini, panjangnya bukan masa depan pendidikan, tapi proses hukumnya yang bakal panjang.