JABAR EKSPRES – Suasana tebal amarah dan kekecewaan menyelimuti halaman Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah XIII Ciamis, Senin (30/6/2025) siang. Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa, mengepung kantor yang seharusnya menjadi garda terdepan penjamin mutu pendidikan menengah atas di Kabupaten Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
Aksi ini sebagai dentuman kritis atas akumulasi kegagalan kinerja KCD yang dianggap telah mengorbankan masa depan pendidikan di tiga wilayah. Yang menyakitkan, saat tuntutan bergema keras, sang Kepala KCD, Widhy Kurniatun, justru absen dari ruang kerjanya.
Udara panas tak menyurutkan semangat para demonstran. Poster-poster berisi kecaman tajam teracung tinggi. Tulisan-tulisan seperti ‘Kepala KCD 13 Gagal Menjalankan Mandat!’, ‘Kinerja buruk, pecat!’, ‘KCD 13 Gagal Jaga Mutu Pendidikan Banjar Ciamis Pangandaran!’, menjadi saksi bisu kepedihan para pendemo terhadap carut-marut pendidikan.
Baca Juga:Rudy Susmanto Targetkan Masjid Raya Kabupaten Bogor Selesai pada Pertengahan DesemberSetiap Hari Menghirup Debu, Warga Dukung Dedi Mulyadi Tutup 13 Tambang Ilegal di KBB
Teriakan tuntutan menggema, memecah birokrasi yang seolah tuli. Wajah-wajah muda memancarkan frustasi mendalam terhadap institusi yang dinilai abai dan tidak transparan dalam menjalankan amanahnya.
“Kinerja KCD Wilayah XIII, khususnya di bawah pimpinan Ibu Widhy Kurniatun, sangat tidak jelas dan jauh dari harapan,” tegas Romy Aji Muharam, Koordinator Lapangan aksi, suaranya lantang di tengah kerumunan massa.
Dia menegaskan, KCD harus memikul tanggung jawab penuh atas buruknya kualitas pendidikan SMA/SMK di tiga kabupaten.
“Lihat saja bukti nyatanya, pembangunan SMKN Cijeungjing yang mangkrak bertahun-tahun! Ini cerminan gagalnya pengawasan dan komitmen KCD terhadap peningkatan sarana pendidikan. Bagaimana mutu pendidikan bisa meningkat jika infrastruktur dasar saja terbengkalai?” tanyanya.
Romy menambahkan, proyek mangkrak SMKN 1 Cijeungjing hanyalah puncak gunung es. “Masalahnya lebih sistemik. Mulai dari pengelolaan anggaran yang tidak transparan, pembinaan sekolah yang minim, hingga respons terhadap permasalahan di lapangan yang lamban dan tidak solutif. KCD seperti kehilangan arah dan tidak memiliki sense of crisis terhadap kondisi pendidikan yang sebenarnya memprihatinkan,” paparnya.
Tuntutan pun jelas, pencopotan Widhy Kurniatun dari jabatannya karena dinilai tidak becus dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk memimpin lembaga strategis ini.
Ironisnya, saat kantornya dikepung tuntutan dan amarah mahasiswa, Widhy Kurniatun justru tidak berada di tempat. Menurut pantauan, dia disebutkan sedang menghadiri acara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kabupaten Pangandaran. Keabsensian ini menambah catatan panjang sikapnya yang dianggap menghindar.