JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar menghadapi tantangan berat dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Asep Mulyana, mengungkapkan bahwa realisasi PAD hingga 19 Juni 2025 baru mencapai Rp72,69 miliar (40,66%) dari target Rp178,78 miliar. “Kami masih memiliki defisit Rp106,08 miliar yang harus dikejar,” tegas Asep Mulyana, Jumat (20/6/2025).
Secara rinci, realisasi Pajak Daerah baru menyentuh Rp15,43 miliar (38,31%), jauh di bawah target Rp40,28 miliar. Sektor Retribusi Daerah bahkan lebih memprihatinkan hanya Rp8,11 miliar (6,21%) terealisasi dari target Rp130,69 miliar. “Retribusi menjadi pekerjaan rumah terbesar kami,” ujar Asep.
Sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencatat Rp3,74 miliar (68,01%), kontras dengan kinerja luar biasa di sektor Lain-lain PAD yang Sah yang mencapai Rp45,40 miliar (1.970,13%) melampaui target Rp2,30 miliar.
Baca Juga:Peringati HUT ke-24 Cimahi, Wali Kota: Saatnya ASN Bangun Semangat BaruWamendagri: Banyak Kepala Daerah Curhat, Rapat di Hotel Kini Diizinkan Lagi
Meski Lain-lain PAD yang Sah (meliputi pendapatan BLUD, denda, dan pengembalian) menjadi kontributor terbesar, Asep menekankan perlunya diversifikasi sumber PAD. Sektor Pajak Daerah, terutama PBJT atas Tenaga Listrik, serta Retribusi Daerah dari jasa pasar, parkir, dan kesehatan, tetap menjadi pilar utama. “Kami tak bisa bergantung pada satu sektor. Optimalisasi harus menyeluruh,” imbuhnya.
Di tengah tekanan PAD, iklim investasi Kota Banjar menunjukkan tren positif. Semester 1-2024 mencatat realisasi investasi Rp68 miliar (13,73% target RPD). “Ini sekaligus mencapai 62,42% target DPMPTSP Jabar,” papar Asep.
APBD Kota Banjar 2025 senilai Rp789,46 miliar masih bergantung pada transfer pemerintah pusat (Rp587,46 miliar). Realisasinya per Mei 2025 baru 22,95% untuk pendapatan dan 23,58% untuk belanja. Sementara PAD berkontribusi Rp178,78 miliar, realisasinya per Mei hanya Rp48,29 miliar (27,01%). “Dukungan provinsi tercermin dari transfer Rp23,22 miliar dalam APBD, sedangkan bantuan pusat termasuk program bansos seperti PKH dan perbaikan rumah oleh BAZNAS,” pungkas Asep.
Dengan realisasi PAD yang masih tertinggal, Pemkot Banjar dituntut inovasi ekstra. Sinergi peningkatan investasi, penguatan UMKM, dan efisiensi anggaran menjadi kunci menutup defisit demi kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan UMKM juga menggembirakan yakni 6.637 NIB telah diterbitkan hingga Juni 2024, didominasi industri kerupuk dan makanan sejenis.