JABAR EKSPRES – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Asep Sumaryana, menilai target Pemerintah Kota Bandung untuk menyediakan lapangan pekerja sebanyak 15.000 orang per tahun dari total sekitar 100.000 jiwa perlu ditempuh secara kolaboratif dan realistis.
Dia mengingatkan, penanganan persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, apalagi jika melibatkan aktor-aktor yang kurang kompeten.
“Menargetkan 15.000 itu tidak bisa kalau menggandeng pihak yang tidak relevan. Harus ada keterlibatan industri, hotel, atau penyedia kerja lain yang memang menyerap tenaga kerja,” kata Asep saat dihubungi Jabar Ekspres, Kamis (20/6).
Baca Juga:Sengketa Lahan SMANSA Bandung, BPN Ajukan Banding PutusanDrainase Mangkrak Bikin Warga Rancaekek Emosi, Spanduk Protes di Mana-Mana!
Menurutnya, pendekatan formal semata tak cukup. Dia juga menyoroti maraknya aktivitas ekonomi informal yang tumbuh di masyarakat, seperti menjadi konten kreator di media sosial, yang turut memberi pemasukan meski sering tak terdata pemerintah.
“Wali Kota tidak bisa hanya menitikberatkan pada aspek formal. Sektor informal juga ikut mengurangi pengangguran terbuka,” ujarnya.
Selain itu, Asep menyinggung dinamika migrasi tenaga kerja antarwilayah yang menurutnya masih menyisakan masalah administrasi. Dia menyebut angkatan kerja di Kota Bandung tidak sepenuhnya berasal dari warga kota itu sendiri.
Dia menambahkan, sejumlah angkatan kerja banyak juga terdapat yang berasal dari pekerja luar daerah, lalu mereka masuk dan mengklaim domisili Bandung demi memenuhi syarat administratif.
“Harus ditertibkan juga migrasi orang dari luar Bandung supaya lebih rapi. Jangan sampai ada calo yang memanipulasi KK hanya untuk lolos syarat,” tambahnya.
Dia menekankan pentingnya kebijakan yang fleksibel dan berbasis pada potensi nyata. Menurutnya, target penurunan pengangguran hanya akan menjadi angan-angan, jika tidak dihitung dari data sebelumnya. “Iya kalau tidak berdasarkan potensi, itu dikira-kira, mengawang-ngawang,” pungkasnya.