Saat itu, media massa pun kesulitan menjangkau dan mendapatkan klarifikasi karena Kepala KCD kerap mangkir dan menghindar saat hendak dihubungi atau ditemui. Pola komunikasi yang tertutup dan tidak responsif ini telah menimbulkan ketidakpercayaan.
Bahkan, keresahan terhadap kinerja dan sikap Kepala KCD XIII telah memicu reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ciamis. Sejumlah anggota legislatif pernah berharap dan berencana mengusulkan agar pejabat tersebut dipindahkan dari Ciamis, menandakan bahwa ketidakpuasan telah mencapai tingkat yang signifikan di kalangan wakil rakyat.
Kejengkelan Bupati Herdiat Sunarya bukan sekadar persoalan protokoler atau harga diri daerah. Ini adalah sinyal darurat atas terputusnya koordinasi vital antara otoritas pendidikan provinsi dan kabupaten.
Baca Juga:UMKM Bandung Digembleng Penggunaan Teknologi dan AIPasar Seni ITB 2025 Guncang Ruang Publik Bandung Lewat Pertunjukan Kejutan ‘Beranda Bersama’
Ketika komunikasi macet, kebijakan dan implementasi program pendidikan berpotensi tidak menyentuh kebutuhan riil di lapangan atau mengalami tumpang tindih.
Yang paling dirugikan akhirnya adalah peserta didik Ciamis sendiri – anak-anak yang seharusnya menjadi fokus utama pelayanan bersama.
Sikap Kepala KCD XIII yang dianggap angkuh dan enggan berkoordinasi ini juga mengganggu akuntabilitas dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Jika kepala cabang dinas saja menutup pintu dialog dengan Bupati dan DPRD, bagaimana mungkin masalah-masalah pendidikan kompleks di tingkat akar rumput dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara kolaboratif. (CEP)