JABAR EKSPRES – Di tengah semangat pembangunan infrastruktur, ribuan warga Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), masih harus berjibaku dengan keterbatasan akses karena desa mereka terbelah oleh perairan Waduk Saguling.
Kondisi ini pun telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa solusi nyata dari pemerintah.
Berdasarkan data dari Pemdes Karanganyar. Wilayah tersebut memiliki luas 458,5 hektare dan dihuni oleh lebih dari 8.000 jiwa, terbagi dalam empat dusun.
Baca Juga:Anggaran Rp3,2 Miliar untuk 44 Titik PJU Dekoratif, Fokus Terangi Jalan UtamaSampah Menumpuk di TPS Gunung Batu, Pengangkutan Masih Tersendat
Namun, Dusun 01 (Cijigud) dan Dusun 04 (Bojonglangkap) terpisah dari pusat pemerintahan desa yang berada di Dusun 02 dan 03 oleh genangan air waduk besar milik PT PLN Indonesia Power.
Minimnya infrastruktur penghubung membuat akses warga sangat tergantung pada rakit tradisional yang jumlahnya terbatas dan tak selalu tersedia.
Aktivitas harian seperti mengantar anak ke sekolah, ke ladang, atau berdagang pun menjadi penuh risiko dan memakan waktu serta biaya besar.
“Saya punya kebun jagung di seberang, jadi tiap pagi nyebrang pakai rakit. Sekalian nganter anak sekolah juga. Tapi sering nunggu lama karena rakit dipakai bergantian. Yang punya desa katanya rusak,” ujar Nurjanah (47), warga Dusun 02.
Tak hanya soal waktu, keselamatan juga menjadi pertaruhan. Air pasang dan kondisi rakit yang tak layak kerap membuat warga cemas saat menyeberang.
“Dulu pernah ada yang tenggelam. Jadi sebenarnya saya takut setiap kali nyebrang. Tapi daripada muter jalan lain, aksesnya cukup jauh hingga 30 menit sampai 1 jam,” tambahnya.
Padahal, jarak antara dusun yang terpisah ini hanya sekitar 120 meter. Namun karena tidak ada jembatan, warga yang tak bisa menyeberang dengan rakit harus memutar sejauh 20 kilometer melewati Kecamatan Cipongkor.
Baca Juga:Rakyat Minta Batal, DPRD KBB Malah Ngotot Tablet Lebih CanggihRelokasi Pasar Bogor Dimulai, Pedagang Didorong Pindah ke Jambu Dua dan Sukasari
Kondisi ini memperberat distribusi hasil pertanian warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang kecil.
Ongkos angkut hasil panen bisa mencapai Rp700 ribu sekali jalan beban besar bagi warga yang hanya mengandalkan penghasilan dari hasil tani atau berdagang harian.
“Kalau rakit gak ada, anak-anak sekolah bolos atau terlambat. Saya pun kalau mau ngarit susah karena rakit sering dipakai buat ngecrik ikan. Gak semua orang punya rakit,” kata Nana (74), warga lainnya.