Namun dalam pelaksanaan negara, tentunya tidak bisa jika mempertimbangkan satu aspek. Sektor-sektor lain juga patut jadi perhatian.
Misalnya negara “memaksakan” menggratiskan seluruh pembiayaan sekolah. Termasuk sekolah swasta dengan dicover APBN maupun APBD. Sehingga porsi kucuran anggaran di sektor pendidikan bisa ditingkatkan dari dua puluh persen APBN atau APBD.
Jika itu dilakukan maka sektor-sektor lain akan terdampak. Misalnya rencana pembangunan infrastruktur akan tersendat karena anggaran teralihkan ke sektor pendidikan. Karena itu butuh pertimbangan matang dan political will juga.
Baca Juga:Soal Pendidikan Gratis, Legislator Sebut Pemkot Bandung Seharusnya Mampu! Membaca Pelaksanaan Putusan MK Sekolah Swasta Gratis
Menurut Prof Prayoga, sektor pendidikan ini penting, tapi memang dampak yang dirasakan dalam berbagai stimulus ke sektor pendidikan ini tidak bisa dirasakan dengan singkat.
“Hasil dari pendidikan itu baru dirasakan 15-2 tahun ke depan, seperti di sektor kesehatan. MBG yang menuntaskan stunting, hasilnya tidak bisa dirasakan sekarang,” jelasnya.
Namun Prof Prayoga juga menggaris bawahi, tata kelola pemerintahan juga patut diperbaiki. Itu dalam kepentingkan mengoptimalkan pendapatan negara. Sehingga benar-benar bisa mengcover berbagai kebutuhan dan menuntaskan masalah bangsa. Termasuk di dalamnya kebutuhan mewujudkan pendidikan gratis.
“Negara ini kaya. Banyak kekayaan alam mulai dari tambang hingga berbagai retribusi dan pajak yang dipungut. Jika dikelola dengan benar (Tidak dikorupsi.red) maka pendapatan negara bisa besar,” tutupnya. (Son)