“Jika hal ini sudah ada, bukan saja urusan sampah yang bisa dipantau, tapi banyak hal yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya seperti pencurian, genangan air, kecelakaan, kebakaran,” jelasnya.
Wahyu juga mengingatkan, urusan lingkungan hidup dan persampahan merupakan kewenangan Wakil Wali Kota. Ia berharap Wakil Wali Kota dapat mengaktivasi dan melibatkan ormas maupun LSM melalui Kesbangpol untuk berkontribusi lebih besar dalam pengelolaan sampah.
“Misi tambahan kepada Dinkes dan Disdik untuk edukasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup juga perlu segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Baca Juga:Pertama di Indonesia, Kabupaten Bogor Dirikan Rumah Keluarga Merah PutihCimahi Siap Bangun Sekolah Rakyat, Satgas Premanisme Tetap Jalan Pantau Pelajar
Menurut Wahyu, keberadaan tempat pembuangan sampah liar yang masih ada menunjukkan bahwa edukasi, penegakan hukum, serta sinergi antar pihak terkait belum optimal.
Perbanusa siap berkontribusi dalam penyusunan kebijakan strategis dan bersama elemen lain menyiapkan praktik terbaik edukasi dan aksi tanggap untuk meminimalkan sampah liar di Cimahi.
“Apakah kita sebagai warga Cimahi akan membiarkan sampah tetap menjadi masalah keseharian kita?” tanyanya.
“Jika tidak, mari kita bersama-sama sinergi dan kolaborasi untuk menuntaskannya,” sambung Wahyu.
Wahyu menegaskan bahwa edukasi dan penegakan hukum ibarat dua sisi mata uang yang harus berjalan beriringan.
“Keduanya perlu dilakukan melalui peran para pihak yang paling pas melakukan, sesuai kewenangannya,” pungkas Wahyu. (Mong)