JABAR EKSPRES – Tekanan anggaran dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, pasca tujuh titik parkir resmi di sejumlah kawasan strategis dihapus.
Kebijakan ini menimbulkan pengurangan signifikan dalam penerimaan retribusi daerah.
Namun, Pemkot Cimahi memastikan, roda pemerintahan tetap berjalan normal tanpa gangguan terhadap program-program utama.
“Ya jelas, itu kan dari retribusi ya. Jadi tujuh titik parkir itu mengurangi target, biasanya Rp1 miliar, sekarang berkurang hanya Rp800 juta,” ujar Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Mochamad Ronny, saat ditemui di kantor Bappenda, Rabu (28/5/25).
Baca Juga:Usai Ganti Nama, RSUD Dr KH Idham Chalid Tancap Gas Resmikan Layanan BaruHilal Penetapan 1 Dzulhijjah di Kota Bandung Terhalang Awan Tebal
Berdasarkan catatan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi, setidaknya Rp140 juta pendapatan retribusi hilang sebagai konsekuensi dari penataan ulang parkir yang kini dialihkan dari badan jalan ke area basement di beberapa titik.
Lokasi-lokasi yang terdampak di antaranya Jl. Gandawijaya, kawasan Baros, akses Tol Baros, Pasar Atas, dan Alun-alun Kota Cimahi.
Namun Ronny menegaskan, perubahan ini tidak akan berdampak pada jalannya program-program prioritas di Kota Cimahi.
“Saya kira tidak terlalu berpengaruh. APBD 2025 tetap berjalan. Memang ada defisit, tapi itu biasa. Yang penting, program prioritas tetap masuk,” ujarnya.
Meski mengakui bahwa Pemkot Cimahi saat ini menghadapi defisit anggaran, Ronny memastikan skema efisiensi telah disiapkan.
Beberapa kegiatan non-urgent akan dipangkas demi menyelamatkan pos-pos anggaran yang lebih krusial.
“Yang sifatnya seremonial, perjalanan dinas, itu yang kita efisiensi. Itu yang kena babat,” tegasnya.
Baca Juga:Hilang 3 Hari Terseret Arus Sungai Cipelang, Warga Ujungjaya Sumedang Ditemukan Tak BernyawaBupati Bogor Rudy Susmanto Resmikan PSC 119 Perkuat Layanan Kesehatan Terpadu
Ronny juga menekankan, sektor pendidikan dan kesehatan tetap berada di posisi teratas dalam skala prioritas, sesuai amanat konstitusi.
Namun, untuk tahun anggaran 2025, penanganan sampah menjadi isu mendesak yang tidak bisa diabaikan.
“Pendidikan kan harus 20 persen. Kesehatan sekian persen. Tapi sekarang sampah jadi prioritas karena sempat darurat. Itu harus jadi perhatian,” katanya.
Tak hanya dua sektor itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik juga masuk dalam skema prioritas anggaran.